Kompas.com - 30/12/2020, 09:20 WIB
Sejumlah kendaraan memadati jalur Puncak di Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak saat kedatangan Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHSejumlah kendaraan memadati jalur Puncak di Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak saat kedatangan Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor.

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Tim advokasi untuk perkara Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan surat jawaban atas somasi yang dikirimkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, surat somasi bernomor SB/11/6131/XII/2020 ditujukan kepada pimpinan pesantren yang tak lain adalah Rizieq Shihab.

Dalam surat somasi itu, PTPN VIII memperingatkan Rizieq Shihab untuk segera menyerahkan lahan milik PTPN selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak surat somasi diterima.

"Surat jawaban (somasi) sudah kami kirim kemarin dan diterima dengan baik. Kalau untuk pertemuan atau dialog resmi (dengan PTPN) tidak ada," kata Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menanggapi kisruh sengketa lahan dengan PTPN VIII saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Sengketa Lahan Ponpes Rizieq Shihab di Megamendung, Berdiri di Tanah HGU PTPN VIII dan Diklaim Sudah Dibeli dari Petani

Adapun isi pembuka surat jawaban itu, lanjut Yanuar, perihal somasi tidak tepat sasaran yang dikirimkan Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat kepada pimpinan pesantren Rizieq Shihab.

Menurut dia, seharusnya pihak PTPN mengajukan komplain baik pidana maupun perdata kepada pihak yang menjual tanah dalam hal ini petani ke pihak Pondok Pesantren atau Rizieq Shihab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Somasi saudara adalah error in persona karena seharusnya Pihak PTPN VIII mengajukan Complain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah, kepada pesantren atau Rizieq Shihab (klien), karena pembelian tahah tersebut oleh klien kami diketahui aparat dari Kepala Desa hingga Gubernur terkait pembelian tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut adalah garapannya atau miliknya," tulis poin pertama surat jawaban somasi itu seperti yang dilihat Kompas.com.

Baca juga: Soal Lahan PTPN VIII, Rizieq Shihab Sebut Beli dari Petani dan Minta Ganti Rugi Jika Diserahkan ke Negara

"Maka secara aspek keperdataan, PTPN VIll keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pesantren atau Rizieq Shihab mengosongkan tanah itu, kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan klien kami sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan, dengan kata lain somasi tersebut prematur dan salah pihak," tulis isi surat selanjutnya.

Dalam jawaban somasi itu juga dijelaskan bahwa Tim Advokasi Markaz Syariah dan pengurus pesantren baru mengetahui keberadaan sertifikat hak guna usaha (SHGU) di lahan tersebut saat menerima surat somasi dari PTPN VIII.

 

Beli dari petani penggarap lahan

Yanuar menilai bahwa terhadap lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun di atasnya Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah oleh Rizieq Shihab itu telah dibeli dari para petani penggarap yang sebelumnya menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya.

"Bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya," tulis isi surat jawaban somasi itu di poin empat.

Mengacu pada sejarah penguasaan dan pengelolaan fisik oleh masyarakat, kata Yanuar, maka kliennya Rizieq berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap lahan.

"Sehingga saat itu klien kami (Rizieq Shihab) bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para penggarap atau pemilik atas lahan tersebut," ucapnya.

Dengan demikian, ia menegaskan kliennya telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di mana pembeli dilindungi iktikad baik sebagaimana Surat Edaran MA yang menegaskannya dalam Putusan MA Nomor 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958.

Oleh karena itu, pihak Tim Kuasa Hukum Markaz Syariah pun menegaskan bahwa perlu klarifikasi secara resmi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait peta batas atas lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang saat ini diklaim PTPN VIII.

"Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kliennya di lapangan, terhadap sertifikat HGU milik PTPN VIII itu telah dibatalkan dengan adanya putusan MA yang berkekuatan hukum tetap (inkrah)," tulis surat jawaban itu.

 

Santri masih beraktivitas

Yanuar yang juga sebagai anggota tim kuasa hukum untuk perkara pesantren Markaz Syariah itu menyebut bahwa ada total 11 butir yang termaktub dalam surat jawaban atas somasi PTPN VIII tersebut.

"Ada 11 poin, salah satunya juga tertulis soal PTPN VIII yang sudah lebih dari 25 tahun menelantarkan dan tidak mengelola langsung lahan tersebut, dan telah ada 9 SHGU PTPN VIII yang sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah inkrah," terangnya.

Yang jelas, kata dia, kisruh sengketa lahan dengan PTPN VIII ini tidak mengganggu situasi di Pondok Pesantren Markaz Syariah.

Meskipun dalam surat somasi itu terdapat peringatan kepada pihak pesantren untuk segera menyerahkan lahan atau meminta mengosongkan pesantren.

Menurutnya, saat ini ratusan santri di Markaz Syariah itu masih aktif melaksanakan tugas rutin santri seperti biasanya.

"Nggak kami liburkan santri di sana, jadi masih normal saja (aktivitas santri) kok sampai sekarang," jelas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X