Sengketa Lahan Pesantren Rizieq Shihab dengan PTPN, Tim Advokasi: Somasi Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 30/12/2020, 09:20 WIB
Sejumlah kendaraan memadati jalur Puncak di Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak saat kedatangan Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHSejumlah kendaraan memadati jalur Puncak di Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak saat kedatangan Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor.

 

Beli dari petani penggarap lahan

Yanuar menilai bahwa terhadap lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun di atasnya Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah oleh Rizieq Shihab itu telah dibeli dari para petani penggarap yang sebelumnya menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya.

"Bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya," tulis isi surat jawaban somasi itu di poin empat.

Mengacu pada sejarah penguasaan dan pengelolaan fisik oleh masyarakat, kata Yanuar, maka kliennya Rizieq berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap lahan.

"Sehingga saat itu klien kami (Rizieq Shihab) bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para penggarap atau pemilik atas lahan tersebut," ucapnya.

Dengan demikian, ia menegaskan kliennya telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di mana pembeli dilindungi iktikad baik sebagaimana Surat Edaran MA yang menegaskannya dalam Putusan MA Nomor 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958.

Oleh karena itu, pihak Tim Kuasa Hukum Markaz Syariah pun menegaskan bahwa perlu klarifikasi secara resmi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait peta batas atas lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang saat ini diklaim PTPN VIII.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kliennya di lapangan, terhadap sertifikat HGU milik PTPN VIII itu telah dibatalkan dengan adanya putusan MA yang berkekuatan hukum tetap (inkrah)," tulis surat jawaban itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X