Ombudsman dan Dikbud Pastikan 5 Siswa TikTok-an Injak Rapor Aman Kembali Bersekolah

Kompas.com - 24/12/2020, 06:19 WIB

Fitri Rachmawati,

Aprillia Ika

Tim Redaksi

Fitri Rachmawati

Penulis

Aprillia Ika

Editor

Lihat Foto

Sahabuddin, Asisten Ombudsman Perwakilan NTB Bidang Penyelesaian Laporan (pakai topi) bersama Sekertaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Asad (seragam putih) usai melakukan pertemuan tertutup membicarakan kasus lima siswi TikTok injak rapor, Rabu (23/12/2020). (KOMPAS.com/FITRI R)

Salah satu adegan dalam video TikTok yang dipermasalahkan SMPN 1 Suela, Lombok Timur, beredar di media sosial. Sekolah mengeluarkan 5 siswa yang muncul dalam video TikTok tersebut.

Potongan video aksi TikTok injak rapor yang dilakukan 5 siswa SMPN 1 Suela, Lombok Timur, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari sekolah, hingga akhirnya sekolah menerima kelimanya kembali.

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Perwakilan Ombudsman RI wilayah NTB, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Dikbud), Rabu (23/12/2020) untuk memastikan bahwa 5 siswi SMPN 1 Suela, Lombok Timur tetap bisa bersekolah seperti biasa setelah liburan semester berakhir.

Sahabuddin, Asisten Ombudsman Perwakilan NTB Bidang Penyelesaian Laporan, menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Suela, Kasri dan Sekretaris Dikbud Lombok Timur, As’ad di Kantor Diknas Lombok Timur.

"Kami datang kemari bicara dan duduk bersama dengan pihak Dinas Pendidikan Lombok Timur, Kepala Sekolah SMPN 1 Suela, memastikan nasib 5 anak anak kita yang sempat bermasalah karena TikTok yang mereka buat menyingung pihak sekolah, kita pastikan mereka tetap menjadi siswa di SMPN 1 Suela," kata Sahabuddin, usai pertemuan tertutup, Rabu.

Sahabuddin mengatakan bahwa kelima siswi tersebut, Bb, Sl, Fn, Mr dan Rn adalah korban media sosial, karena itu dibutuhkan peran orangtua dan guru dan semua pihak untuk selalu mengawasi mereka saat mengunakan handphone, apalagi dalam sistem belajar daring di masa pandemi ini.

Ombudsman juga berharap penyelenggara pendidikan untuk merujuk kembali peraturan pemerintah nomor 17 tahin 2010, bahwa ada fungsi dan tujuan pendidikan dasar membina karakter anak.

Sekolah tak boleh intimidasi 5 siswa

Terlebih lagi kelima siswi masih kelas 7, masih berproses dan saat masa pandemi ini, anak tidak pernah bertatap muka dengan guru-guru, karena itu semua pihak harus bijaksana menyikapi situasi ini.

"Dan kami melihat kepala sekolah berkomitmen tadi dalam pertemuan dengan kami dan Diknas untuk menerima kembali para siswa yang semula diberikan sanksi cukup berat," kata Sahabuddin.

Dalam pertemuan itu kata Sahabuddin, dibuat perjanjian bersama antara pihak sekolah dan orangtua siswa untuk bersama sama mengawal dan mengawasi anak-anak baik di sekolah maupun di rumah, agar suasana akademis bisa terbangun bagi para siswa bukan hanya mereka yang sempat bermasalah.

Sahabuddin juga meminta agar tetap ada pengawasan untuk kelima siswi tersebut, jangan sampai nanti ketika masuk sekolah kembali, kelima siswi tersebut ditekan atau diintimidasi oleh pihak sekolah.