Banyak Wisatawan "Cancel" ke Bali karena Aturan PCR-Antigen, Ini Tanggapan Sekda

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Bali menanggapi kabar banyak calon wisatawan yang menggagalkan kunjungannya ke Bali akibat syarat tes swab PCR dan Antigen.

Bali mewajibkan wisatawan yang masuk lewat udara membawa hasil tes negatif berbasis PCR dan rapid test antigen bagi yang lewat laut atau darat.

Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan telah mempertimbangkan hal tersebut.

Menurutnya ada keseimbangan yakni ekonomi dan kesehatan yang harus dijaga Bali.

Baca juga: Syarat Masuk Bali Darat dan Udara Berbeda karena Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

"Jika pun benar (wisatawan cancel) maka ini adalah cost yang harus kita bayar untuk menjaga keseimbangan. Ini cost yang harus kita bayar karena kita mengambil jalan tengah," katanya di Kantor Dinas Kominfo Bali, Denpasar, Kamis (17/12/2020) sore.

Ia menjelaskan jika tidak ingin rugi dari sisi ekonomi, maka Bali harus membuka lebar-lebar pintu masuknya tanpa syarat.

Namun jika itu dilakukan maka kasus Covid-19 akan meningkat yang bisa menyebabkan angka kematian juga meningkat.

"Jika ini dihitung biaya tak terhitung nilainya kalau korban jiwa bertambah," katanya.

Baca juga: Wisatawan Masuk Sumbar Disediakan Tes Swab Gratis, Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Untung rugi pengetatan masuk Bali

Lalu dengan memberikan sejumlah sayrat maka jumlah wisatawan yang datang ke Bali bisa dikurangi.

Memang bisa rugi di sisi ekonomi namun keuntungannya yakni kasus Covid-19 di Bali bisa dikendalikan.

"Sekali lagi ini adalah setiap pilihan kebijakan ada cost yang harus dibayar dan ada manfaat yang bisa diterima," kata dia.

Bagi warga yang ingin masuk ke Bali pada periode 19 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 harus menyertakan surat negatif uji swab PCR dan rapid test antigen.

Baca juga: PT KAI: Keluar Masuk Jakarta Pakai Kereta Belum Wajib Rapid Test Antigen