Masuk Bali via Udara Wajib Tes Swab, Gubernur: Kesehatan Jadi Prioritas

DENPASAR, KOMPAS.com - Masyarakat yang akan memasuki wilayah Bali melalui jalur udara wajib menunjukkan hasil negatif Covid-19 berbasis tes swab PCR.

Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 ini menimbulkan pro kontra.

Terkait hal itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, masalah kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat menjadi prioritas utama pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2021.

“Karena itu prinsipnya jika ingin berwisata harus mengedepankan kesehatan. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga orang di sekelilingnya,” kata Koster, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020) malam.

Baca juga: Syarat Masuk Bali Terbaru untuk Libur Natal dan Tahun Baru, Tes PCR untuk Perjalanan Udara

Koster mengakui, aturan ini mengagetkan berbagai pihak mengingat waktunya yang begitu cukup mepet.

Namun, kata dia, hal ini karena arahan dari pemerintah pusat.

“Arahan pemerintah pusat, tes swab dan tidak bisa ditawar. Tidak ada argumentasi, tentu kita harus ikut,” kata dia.

Koster menambahkan, aturan ini juga untuk memproteksi Bali jangan sampai terjadi kenaikan penulatan Covid-19 akibat lonjakan orang yang datang ke Bali.

"Jangan sampai penanganan kita yang sudah bagus sejauh ini akan rusak lagi,” imbuh dia.

Koster menambahkan, berbagai pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama untuk menyikapi masa-masa krusial pada liburan jelang akhir tahun.

Sebab, diperkirakan bakal terjadi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berlibur ke Bali.

Baca juga: Kekecewaan Pelaku Pariwisata Bali karena Syarat Swab PCR bagi Wisatawan

Hal ini terutama sekali menyangkut penanganan Covid-19 yang masa pandeminya belum menunjukkan tanda akan segera berakhir.

Provinsi Bali, kata Koster, diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 karena sebagai kawasan destinasi wisata dunia.

“Kami mendapat kontrol khusus dari pemerintah pusat. Dan keputusan ini adalah keputusan bersama rapat tingkat nasional bersama pemerintah pusat dan daerah, menteri dan gubernur se-Indonesia, bukan kemauan gubernur Bali saja,” kata dia.