Soal Distribusi Vaksin Covid-19, Dinkes Kalbar Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

PONTIANAK, KOMPAS.com – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menerangkan, sampai saat ini belum ada informasi dari pemerintah pusat terkait berapa alokasi distribusi vaksin virus corona atau Covid-19 di Kalbar.

“Kementerian Kesehatan maupun dari Satgas Covid-19 belum memberikan informasi kepada kita berapa alokasi vaksin untuk Kalbar,” kata Harisson dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/12/2020).

Menurut Harisson, Kementerian Kesehatan hanya mengarahkan untuk menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk vaksin di tiap kabupaten.

“Kita sekarang masih disuruh mendata fasilitas kesehatan yang mampu melayani dan berapa banyak nanti yang akan kita vaksin,” ujar Harisson.

Baca juga: Razia 10 Kafe dan Warkop di Pontianak, 28 Orang Terpapar Covid-19

Harisson menjelaskan, pemberian vaksin memprioritaskan daerah-daerah tertentu, seperti daerah zona merah, berpenduduk banyak dengan angka ketertularan tinggi.

Selain itu, vaksinasi memprioritaskan kelompok-kelompok tertentu, seperti tenaga kesehatan, orang-orang yang melaksanakan pelayanan publik, termasuk para guru. 

“Pemerintah menargetkan, 80 persen populasi masyarakat menjadi sasaran vaksin dalam beberapa tahap,” ucap Harisson.

Harisson menekankan, kendati program vaksinasi telah dilaksanakan, bukan berarti protokol kesehatan Covid-19 diabaikan atau dihilangkan.

Sebab, sejauh ini, cara yang paling efektif dan yang paling ampuh untuk mencegah penularan Covid-19, yaitu dengan disiplin menjalani protokol kesehatan.

“Seperti memakai masker, jaga jarak, dan rutin cuci tangan. Terutama sebelum menyentuh muka,” tutup Harisson.

Baca juga: 28 Orang Ditangkap Terkait Prostitusi Online di Pontianak, 10 Orang Masih Anak-anak

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac di gelombang pertama sudah tiba di Indonesia pada Minggu, 6 Desember 2020.

Vaksin Sinovac merupakan salah satu kandidat 6 vaksin Covid-19 yang akan digunakan pada vaksinasi di Indonesia.

Keenam jenis vaksin itu disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01/07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Vaksin-vaksin itu antara lain PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, ada dua skema yang berkaitan dengan vaksin subsidi dengan vaksin berbayar. Ia menjelaskan, program pertama yakni pemerintah akan menyuntikkan vaksin kepada masyarakat Indonesia secara gratis (subsidi).

"Skema pemerintah itu memfokuskan pada tenaga kesehatan garda terdepan, pemberi layanan publik, dan kelompok masyarakat rentan lainnya," ujar Nadia saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/12/2020).