Pemkab Wonogiri Ajak TNI, Dokter dan Perawat Turun ke Desa Sosialisasikan Protokol Kesehatan

KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Wonogiri mulai melemah setelah sepuluh bulan menghadapi pandemi Covid-19.

Kondisi itu berdampak melonjaknya kasus positif covid-19 di Kabupaten Wonogiri dalam dua bulan terakhir.

Untuk menggugah kembali kesadaran warga menerapkan prokes, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri membuat terobosan khusus.

Bersama Tentara Nasional Indoneia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dokter, perawat dan perangkat desa, Pemkab Wonogiri berkeliling ke masyarakat menyosialisasikan pentingnya menerapkan prokes di masa pandemi Covid-19.

Dia mengatakan itu dalam rapat koordinasi khusus membahas penanganan Covid-19 dalam sepuluh bulan terakhir di Ruang Girimanik Sekretaris Daerah Wonogiri, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Stop Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkab Wonogiri Minta Warga Tunda Liburan Akhir Tahun

Selain itu, seruan kepada warga untuk tidak lengah dan kembali menerapkan prokes selama pandemi belum berakhir.

Joko mengatakan, langkah mengkolaborasikan aparat TNI, Polri, dokter, perawat dan perangkat desa turun keliling ke desa dimaksudkan menggugah kesadaran penerapan prokes sebagai sosialisasi berbasis kultur.

“Terobosan ini tentunya akan akan menjadi perhatian masyarakat. Selain itu masyarakat akan menganggap serius karena yang menyampaikan pak polisi, pak tentara, pak RT dan pak RW,” ujarnya usai memimpin rapat tersebut.

Bupati yang akrab disapa Jekek ini pun optimistis, selain menggugah kesadaran warga menerapkan prokes, sosialisasi berbasis kultur ini dapat menekan jumlah kasus positif Covid-19.

Baca juga: Usai Pilkada, Pemkab Wonogiri Gandeng TNI dan Polri Masifkan Sosialisasi Bahaya Covid-19

Jekek menambahkan gencar sosialisasi ke pelosok desa,  Pemkab Wonogiri juga memiliki langkah strategis lainnya untuk menekan kasus Covid-19.

Salah satunya dengan mengkompilasi potensi sumber daya manusia (SDM) dan potensi anggaran. Hasilnya biaya pemulasaran dan kesiapan alat pelindung diri (APD) ditanggung pemerintah daerah.

Hasil evaluasi sepuluh bulan

Lebih lanjut, Jekek mengatakan, rapat koordinasi yang digelarnya mengomparasikan penanganan Covid-19 secara umum dari sejak dibentuk gugus tugas pada 16 Maret 2020 sampai awal Desember.

“Hasil evaluasi sepuluh bulan dimasa pandemi, kesadaran masyarakat untuk mentaati prokes mulai melemah,” jelasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Bupati Jekek Tegaskan Siapa Pun Berhak Investasi di Wonogiri asalkan Prasyaratnya Terpenuhi

Jekek pun tidak menyalahkan masyarakat terkait melemahnya kesadaran mereka menerapkan prokes masyarakat. Pasalnya, pandemi Covid-19 sudah berlangsung hingga sepuluh bulan lamanya.

“Bisa jadi lantaran lamanya pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat mulai melemah kesadaran mentaati prokes. Jadi kami tidak bisa menyalahkan masyarakat,” imbuhnya.

Dia memaparkan, melemahnya kesadaran warga menerapkan prokes terjadi setelah dibukanya ruang publik dan kegiatan pengumpulan masa dalam kontek kultur dan budaya seperti hajatan.

Hajatan itu menjadikan banyaknya mobilisasi perantau mudik ke kampung halamannya di Wonogiri. Padahal, saat pulang ke rumah, pemudik itu dalam posisi orang tanpa gejala.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Wonogiri Melonjak, Didominasi Pemudik Dari Jakarta

Tak lama kemudian, pemudik dalam posisi orang tanpa gejala itu menulari keluarganya, sehingga terjadi kluster keluarga.