Revisi UU Konservasi SDA Tertunda 17 Tahun, Komisi IV Minta Tuntaskan Tahun Ini

Kompas.com - 10/12/2020, 12:36 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi,

Selanjutnya, dalam UU No.5 Tahun 1990, ada beberapa amanah untuk membuat peraturan pemerintah. Namun, selama 30 tahun, baru 5 peraturan pemerintah yang dibuat. Sedangkan 3 peraturan pemerintah lagi belum.

Selain itu, berdasarkan umur, undang-undang dan peraturan pemerintah itu terbilang "tua", sehingga banyak pakar mengusulkan untuk revisi.

Kemudian peraturan pemerintah yang belum terbit dan dievaluasi sebaiknya dimasukkan kepada revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang baru dengan usulan satu undang-undang satu peraturan pemerintah seperti UU Cipta Kerja.

Alasan lainnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tumpang tindih dengan UU perikanan mengenai konservasi laut. Akibatnya, selama ini terjadi tarik menarik kewenangan.

Maka aturan perundangan ini perlu disempurnakan dengan pembagian kewenangan, yaitu hasil laut yang tidak dilindungi diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan yang ditangani International Union For Conservation Of Nature (IUCN) dan Conservation On International Trade In Endangered Spesies Of Wild Fauna and Flora (CITES) tetap dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

"Dengan pertimbangan bahwa sarana dan prasarana, SDM, ahli, dan lainnya tersedia," kata Dedi.

Alasan lain soal pentingnya revisi UU No 5 Tahun 1990 adalah bahwa ketika aturan itu diundangkan, daerah penyangga kawasan konservasi merupakan kawasan hutan yang didiami hewan-hewan besar seperti gajah, tapir, badak dan lainnya. Namun saat ini daerah penyangga kawasan konservasi sudah berubah menjadi kebun, hutan tanaman industri (HTI) dan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga satwa yang dilindungi terancam dan menimbulkan konflik satwa dengan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun koridor satwa lebar 200 meter.

"Akhir-akhir ini banyak terjadi konflik satwa yang keluar dari habitatnya karena makanan dan habitatnya terancam dan berkurang. Maka, untuk itu di Taman Nasional perlu ditanam jenis-jenis buah-buahan dan tanaman biji-bijian," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Nelayan Bangka Menangis dan Bingung Harus Mengadu ke Mana Lagi

Alasan lain perlunya revisi aturan itu adalah soal sanksi. Ketentuan pidana pada UU No 5/1990 masih sangat ringan, sehingga perlu dkaji ulang sanksi kepada pelaku perburan satwa yang dilindungi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebiasaan Baru Ganjar, Bagikan Beras dan Sembako Saat Kunjungan ke Luar Kota

Kebiasaan Baru Ganjar, Bagikan Beras dan Sembako Saat Kunjungan ke Luar Kota

Regional
Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X