JAYAPURA, KOMPAS.com - Massa di Distrik Apilapsili, Kabupaten Yalimo, Papua, menahan logistik pilkada dan meminta sistem pemilihan di wilayah tersebut diganti menggunakan sistem noken.
Di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yalimo, sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU Papua diharuskan menggelar pilkada dengan sistem nasional.
"Informasi dari Bawaslu Yalimo massa menahan logistik di Distrik Apilapsili. Mereka menginap di sana," ujar anggota Komisioner Bawaslu Papua, Jamaludin, saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).
Baca juga: Distribusi Logistik untuk Pilkada Yahukimo, Papua, Belum Selesai karena Jumlah Pesawat Minim
Massa yang menahan logistik tersebut membawa senjata tajam. Mereka diduga merupakan pendukung dari salah satu pasangan calon.
Penahanan dilakukan sejak pukul 12.00 WIT dan sempat terjadi bentrok antar pendukung paslon lawan yang berada di distrik itu.
"Sudah ada lima orang korban karena masing-masing massa pendukung saling melempar batu. Ada 10 orang aparat keamanan, kapolres sudah ada di lokasi," kata Jamaludin.
Baca juga: Pilkada Surabaya, Ada Warga yang Antusias, Ada yang Lebih Memilih Memperbaiki Genteng dan Golput
Akibat penahanan tersebut, logistik untuk Pilkada Yalimo tidak dapat didistribusikan ke 52 TPS di Distrik Apilapsili.
"Untuk 52 TPS di distrik ini kemungkinan akan dilakukan pemilihan susulan, karena sampai saat ini belum dilakukan distribusi logistik," kata dia.
Sampai saat ini aparat kemananan dan penyelenggara pemilu tengah berusaha membangun komunikasi dengan massa yang melakukan aksi tersebut.