Kompas.com - 08/12/2020, 10:05 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah untuk mengubah setiap bantuan dan program pembangunan dalam bentuk uang tunai.

Hal itu dilakukan agar ekonomi masyarakat di tempat sasaran bantuan dan program pembangunan ikut terdongkrak.

Dedi mencontohkan bantuan peternakan untuk kelompok tani. Ia menyarankan agar bantuan itu diserahkan dalam bentuk uang tunai. Nanti kelompok tani membeli ternak dari pasar di sekitarnya.

Sementara pemerintah hanya memberikan arahan dan petunjuk teknis serta standardisasi ternak yang harus dibeli. Jadi pemerintah tidak ikut terlibat dalam pengadaan ternak.

"Misalnya bantun ternak. Ngapain harus ada pengadaan ternak. Sudah aja kelompok mana yang diberi, kemudian dikasih standardisasi. Misalnya sapi itu tingginya harus sekian, berat badannya sekian. Nanti tinggal dicek, rakyat kecil itu kan takut (melanggar)," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (8/12/2020).

Dedi mengatakan, jika satu kecamatan mendapat bantun domba atau sapi dalam bentuk uang tunai, maka pasar di kecamatan itu akan hidup. Lain halnya jika bantuan itu diberikan dalam bentuk fisik ternak melalui pengadaan atau tersentralisasi. Petani atau pasar ternak di sekitarnya jadi sepi. Selain itu, terkadang ternak dari satu daerah tidak cocok ketika ditempatkan di daerah lain.

"Kemudian ternak dikirim dari lokasi lain, kemudian rumputnya tidak cocok. Akhirnya mati ternak itu," kata Dedi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ganjar: Kalau Ada Korupsi Bansos di Jateng, Laporkan ke Saya Langsung

Dedi mengatakan, bantuan dalam bentuk uang tunai itu juga bisa diterapkan dalam program bantuan perahu untuk nelayan.

Dedi mengatakan, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sering kali tersentral dan rata-rata dibuat dalam bentuk perahu fiber yang merupakan pabrikan. Kemudian perahu itu dikirim ke daerah pelosok.

"Kadang setelah sampai perahu itu tak dipakai karena tidak cocok dengan karakter lingkungan masyarakat dan tidak nyaman," katanya.

Lain halnya jika bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai. Jika nelayan nyaman menggunakan perahu dari kayu, sementara di lokasi itu ada pabrik atau perajin perahu dari kayu, tinggal beli saja di sana. Sehingga bantuan tersebut tidak hanya memberi manfaat kepada penerimanya, tetapi juga ke masyarakat sekitar.

Sementara pemerintah tinggal memberikan petunjuk tentang spesifikasi dan standardisasinya. Menurut Dedi, soal itu sebenarnya adalah tugas inti dari pemerintah. Kata dia, tugas dari pemrintah itu adalah membuat regulasi, yaitu memberi panduan, standardisasi dan keselamatan.

"Kan tugas pemerintah teh itu. Mengadvokasi, memberi saran dan rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi. Kalau pemrintah kerja hanya tunjuk orang yang sudah punya kualifikasi, siapa pun bisa dong, tak usah sekolah tinggi-tinggi. Kan tugas pemerintah itu mikir," kata Dedi.

"Pemerintah itu banyak yang harus diurus, jangan segala diurus. Tinggal diawasi saja alokasi bantuan itu. Apa susahnya," lanjut Dedi.

Program pembangunan

Selanjutnya, Dedi mengatakan, program pengembangan itu tidak hanya terbatas pada yang bersifat bantuan. Yang bersifat proyek pembangunan juga harus memperhatikan hal itu.

Misalnya ada pembangunan di daerah penghasil jati. Bahan bangunannya bisa kayu jati dari daerah itu. Lalu jika pembangunan di daerah penghasil bambu terbaik, ya pembangunnnya bisa dari bambu.

Misalnya, kata Dedi, membangun kantor pemerintah bisa dari jati atau bambu. Jangan ada kejadian bangunan jadi mahal karena biaya angkut. Harus angkut pasir melewati danau. Angkut semen melewati bukit. Akibatnya dari itu kualitas, pembangunan tak sesuai dengan harapan karena harga perencanaan mahal dan biaya pembangunannya tinggi.

"Akhirnya tidak kuat lama. Lihat puskesmas di berbagai daerah pelosok, dan kemudian pembangunannya tidak sesuai dengan karakter lingkungan," jelasnya.

Baca juga: Bansos Covid-19 Dikorupsi, Warga: Sekelas Menteri Mengambil Hak Rakyat...

Menurut Dedi, pola pikir seperti ini harus diubah karena pemerintah juga harus ikut mengembangkan kearifan lokal.

"Jadi kearifan lokal itu jangan hanya dipahami sebagai kesenian. Kearifan lokal itu adalah memahami seluruh tata nilai di lingkungan yang itu melahirkan daya kreativitas dan kualitas hidup," tandas Dedi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.