Bawaslu Waspadai Money Politics dan Kampanye Terselubung di Masa Tenang Pilkada Solo 2020

Kompas.com - 07/12/2020, 12:12 WIB
Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/12/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKetua Bawaslu Solo, Budi Wahyono di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/12/2020).

SOLO, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai money politics atau politik uang dan kampanye terselubung pasangan calon selama masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2020.

Masa tenang Pilkada Solo 2020 berlangsung dari 6 Desember 2020 sampai 8 Desember 2020.

"Potensi pelanggaran yang mungkin muncul selama masa tenang misalnya kampanye di luar jadwal, money politics dan kemudian masih ada alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang," kata Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono kepada Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Sederet Fakta Penembakan Mobil Alphard di Solo, Pelaku dan Korban Punya Hubungan Keluarga hingga Dijerat Pasal Pembunuhan

Untuk mengantisipasi potensi pelanggaran itu, Bawaslu terus mengawasi masa tenang.

Pengawasan ini melibatkan semua jajaran pengawas, baik dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), pengawas kelurahan (Panwaskel), dan pengawas kecamatan (Panwascam).

"Kita maksimalkan patroli pengawasan dari tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2020," terang Budi.

Budi menyebutkan petugas yang dilibatkan dalam patroli pengawasan ada 1.298 orang. Rinciannya 1.231 orang tingkat TPS, 45 orang Panwaskel, tiga orang Panwascam, dan 19 orang Bawaslu.

"Kami tentu akan kita lakukan (patroli pengawasan) secara berjenjang untuk menyisir pada wilayah masing-masing," terang Budi.

"Sehingga kalau ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran itu dari pengawas TPS bisa koordinasi dengan pengawas kelurahan. Kemudian pengawas kelurahan dengan cepat berkoordinasi pengawas kecamatan dan akhirnya ke Bawaslu Kota," sambung dia.

Baca juga: Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Penembakan Mobil Alphard di Solo

Bawaslu mencatat pelanggaran yang paling masif ditemukan di lapangan adalah pelanggaran administrasi berupa pemasangan APK tidak sesuai ketentuan. Baik dilakukan paslon nomor urut 01 maupun 02.

Pelanggaran administrasi yang dimaksudnya adalah APK dipasang di tiang listrik, spanduk melintang di jalan, dipaku di pohon, ditempel di tempat cagar budaya, ditempel di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan sekolah.

"Itu yang paling menonjol untuk laporan pelanggaran. Untuk temuan yang lain kita belum menerima. Karena surat imbauan pencegahan selalu kita sampaikan kepada tim kampanye sebelum mereka berkampanye," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X