Polda Sulsel Sebut Makassar dan Barru Miliki Indeks Kerawanan Pilkada Tertinggi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan telah dimulai hingga 8 Desember mendatang. 

Saat ini Polda Sulsel terus meningkatkan pengamanan untuk mencegah tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Karo Ops Polda Sulsel Kombes Pol Adeni Muhan Dg Pabali mengungkapkan ada dua daerah yang memiliki indeks kerawanan tertinggi.

Baca juga: KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Sebanyak dua daerah itu ialah Kota Makassar dan Kabupaten Barru.

"Jadi kita menyiapkan kurang lebih enam SSK (Satuan Setingkat Kompi) di Makassar, di Barru dua SSK. Kalau yang rawan itu di Barru," kata Adeni saat dikonfirmasi, Senin (7/12/2020).

Selain Barru dan Makassar, daerah yang melaksanakan Pilkada di Sulsel juga memiliki tingkat kerawanan sendiri.

Seperti Kepulauan Selayar yang memiliki kendala perihal pendistribusian kotak suara mengingat wilayah ini berada di kepulauan. 

Bulukumba juga sempat diwarnai ketegangan antara massa pendukung.

Baca juga: Debat Kandidat Pilkada Makassar Kembali Digelar di Jakarta, Paslon Dilarang Bawa Pendukung

Namun, menurut Adeni, kepolisian saat ini mampu meredam situasi panas jelang pencoblosan.

"Kita pada prinsipnya memberikan pengamanan kepolisian maupun brimob yang diturunkan di masing-masing 12 kabupaten kota di TPS-nya," tutur mantan Dansat Brimob Polda Sulsel ini.

Terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, Adeni mengungkapkan bahwa para pemilih melalui protokol kesehatan yang ketat.

Dia mencontohkan semisal ada 500 pemilih di Makassar, maka setiap satu jam ada 50 orang yang datang ke TPS. 

Sementara itu, untuk menjaga keamanan tetap terjaga, polisi akan diback up oleh TNI.

Baca juga: Hasil Survei yang Catut KPU Makassar Dipastikan Hoaks

Anggota TNI akan ditempatkan bersama Brimob untuk berjaga di tiap kecamatan yang dianggap rawan.

"Bila nanti KPPS meminta katakanlah ada orang yang mau bikin rusuh atau ada orang mabuk dia bisa minta tolong polisi. Polisilah yang akan menangani nanti disitu," ujar Adeni.

"Tapi upayakan jangan melakukan upaya-upaya perusakan, anarkis yang itukan kasian kita juga yang menderita masyarakat," tandas dia.