29 Istri Petahana Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Halaman 2

Kompas.com - 06/12/2020, 06:16 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Aturan bahwa peserta pilkada tidak boleh berhubungan darah dengan kepala daerah terdahulu dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2015.(ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF)

Pilkada 2020 menuai pro dan kontra, bukan cuma karena digelar saat pandemi Covid-19, tapi juga munculnya calon kepala daerah dari keluarga petahana.

Safitri Malik (paling kanan) berpose bersama suaminya, Bupati petahana Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa.

Merujuk riset Nagara Institute, setidaknya 124 calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 terafiliasi dinasti politik.

Baliho peserta Pilkada Kabupaten Bandung. Nama Kurnia Agustina ditulis sebagai Hj. Nia Dadang Naser.

Kepemimpinan daerah yang berkutat di satu keluarga terjadi karena publik mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal baru, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

Muradi menyebut dinasti politik sebagai kegagalan partai politik mengedukasi publik. Karena hanya menyambangi pemilih saat musim pemilihan, partai disebut Muradi kalah langkah dari petahana yang setiap hari berurusan dengan warga lokal.

Petugas dari KPUD Solo melipat surat suara yang akan dicoblos pemilih, 9 Desember mendatang. Pilkada kota ini diikuti Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo.

Sumber BBC Indonesia

"Dia layak karena kematangannya selama lima tahun berada di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, dia juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini," ujar Neo.

Neo pun berusaha menyanggah sejumlah isu, dari soal 'perempuan tidak pantas menjadi pemimpin Buru Selatan' sampai politik dinasti yang berpotensi muncul di kabupaten itu.

"Dari sisi masyarakat dan adat, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa harus dibatasi? Tidak ada batasan, tidak ada masalah," kata Neo.

Sementara soal dugaan politik dinasti, dia berkata, "suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai sekarang tidak dipermasalahkan," tuturnya.

Tren mempertahankan kekuasaan

Bagaimanapun, menurut dosen ilmu politik di Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, partisipasi istri kepala daerah di pilkada memiliki basis hukum yang sah. Namun dia menilai tren itu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.

Said menyalahkan rekrutmen calon pemimpin via partai politik yang berbiaya mahal. Walau setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya yang memiliki modal besar yang akan muncul di surat suara.

"Memang ada kejenuhan di masyarakat melihat pola rekrutmen parpol dieksploitasi para petahana, terutama yang berkuasa dengan modal sosial, ekonomi, dan politik untuk mempertahankan kekuasaan," ujar Said.

Merujuk penelitian Nagara Institute, sebuah lembaga kajian politik di Jakarta, terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik pada pilkada 2020.

Dari angka itu, 67 merupakan laki-laki dan 57 perempuan.

Setidaknya 29 dari 57 peserta pilkada perempuan itu merupakan istri kepala daerah yang masih atau pernah menjabat.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti politik tidak haram. Setelah putusan itu dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak dinasti politik terus meningkat setiap tahun.

20 tahun kursi bupati Bandung diduduki satu keluarga

YULI SAPUTRA Baliho peserta Pilkada Kabupaten Bandung. Nama Kurnia Agustina ditulis sebagai Hj. Nia Dadang Naser.

Di Kabupaten Bandung, kursi bupati selama 20 tahun terakhir diduduki dua orang dari satu keluarga yang sama.

Tahun 2000 hingga 2010 kabupaten itu dipimpin Obar Sobarna. Satu dekade berikutnya, menantu Obar, Dadang Naser, yang menjadi bupati.

Pada 9 Desember nanti, istri Dadang, Kurnia Agustina, maju menjadi calon bupati Bandung. Kurnia adalah putri kandung Obar Sobarna.

Hubungan personal Kurnia dengan dua bupati sebelumnya itu dianggap Edieth Carolina, warga Bandung, keunggulan yang tak dimiliki dua kandidat lainnya.

Dia akan mencoblos Kurnia karena yakin politikus Golkar itu akan melanjutkan pemerintahan terdahulu yang dia anggap sukses.

"Dari Pak Obar, terus turun lagi ke Pak Dadang, terus bisa diteruskan Ibu Nia. Yang sudah saya rasakan, khususnya di Rancaekek Kencana, pembangunan maju, bagus, pesat.

"Mudah-mudahan yang belum terlaksana di pemerintahan sebelumnya bisa terlaksana di periode Ibu Nia," kata Edieth.

Namun kekerabatan itu juga yang membuat pemilih bernama Leni Sudarlina berharap Kurnia kalah.

dok BBC Indonesia Kepemimpinan daerah yang berkutat di satu keluarga terjadi karena publik mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal baru, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

"Bapaknya sudah 10 tahun, mantunya 10 tahun, masa harus dilanjutkan lagi sama anaknya. Calon pemimpin terbaik itu masih banyak. Bandung bukan punya satu keluarga.

"Kita bukan negara kerajaan. Ini kan demokrasi, minimal jangan dari keluarga itu-itu terus," kata Leni.

Ayah dan suami Kurnia diklaim tak merestui langkahnya menjadi calon bupati Bandung. Ini dikatakan Cecep Suhendar, ketua tim pemenangan Kurnia dalam pilkada ini.