Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Tetangga Gawi, bernama Adam juga memilih tinggal di rumah karena wabah vrus corona.

"Jika terpapar corona maka kita di tempatkan di tempat karantina dan banyak pengurusan yang berbelit-belit sehingga memilih di rumah untuk menghindari dari penyakit tersebut," kata Adam.

Baca juga: Risma Tulis Surat untuk Warga, Ajak Tak Golput di Pilkada Surabaya

Pengamat politik Universitas Pattimura, Maluku, Said Lestaluhu, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Maluku kemungkinan akan menurun, padahal partisipasi adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi.

Namun, yang Said Lestaluhu takutkan akibat virus corona adalah masifnya politik uang di pilkada.

"Dampak pandemi ekonomi masyarakat menurun, situasi ini menjadi lahan calon dan timses membeli suara," ujar Said yang berharap penyelenggara dan pengawas pilkada bisa mengantisipasi ini.

Baca juga: Ini Strategi Bali Tekan Penyebaran Covid-19 Jelang Pilkada dan Libur Akhir Tahun

Paslon: massa tidak bisa dibendung

Calon Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa, mengatakan di setiap kampanye terbuka selalu menjalankan peraturan KPU dan protokol kesehatan.

"Setiap kamanye, kursi tetap jumlahnya, pakai protap jaga jarak, dibagikan masker, dan dikasih peringatan sama pembawa acara tentang protap," kata Safitri.

Begitu juga dengan kerumunan yang diprediksi mencapai ribuan pada kampanye Rabu (25/11/2020) - yang dihadiri Saimah Abas.

"Mengatur masyarakat dengan tingkat euforia tinggi tidak segampang itu. Lihat model kemarin, beta langsung turun dan berbaur dengan masyarkat," kata Safitri.

Baca juga: Menguji Tuah Prabowo di Pilkada Sumatera Barat

Ungkapan senada juga disampaikan ketua tim paslon Hadji Ali-Jainuddin Booy, Sami Latbual.

"Kampanye manusia tidak bisa dibendung, itu di luar kendali kami. Yang tidak bisa kami bendung, karena semangat itu tadi, semangat masyarakat untuk perubahan," kata Sami.

Sami menambahkan, kampanye terbuka menjadi pilihan satu-satunya akibat tiadanya jaringan internet.

"Jadi pilihannya adalah menggunakan kampanye tatap muka, pintu ke pintu, desa ke desa," kata Sami.

Baca juga: Sidang Pelanggaran Pilkada Belitung Timur, Ketua Timses Rival Anak Yusril Ungkap Perjuangan Kakek Bersama Bung Karno

Baik Safitri dan Sami mengklaim telah mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang kampanye - seperti tidak melebih 50 orang, dan menjalankan protokol kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan Syarif Mahulauw mengatakan pelaksanaan kampanye terbuka dan bertatap langsung dengan warga diambil akibat kendala jaringan internet yang terbatas.

Syarif juga mengklaim telah melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada termasuk bagaimana cara memilih.

Baca juga: Jelang Pencoblosan Pilkada, Serang, Cilegon dan Tangsel Masuk Zona Merah

"Kami intensif sosialisasi, kemarin diproses simulasi pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi, respon masyarakat bagus dan sudah paham," kata Syarif - terdapat 201 TPS dalam 79 desa di enam kecamatan yang akan memilih.

Mengenai dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam proses kampanye - seperti tidak jaga jarak dan menggunakan masker - Syarif tidak mau menjawab.

"Kalau teknis terkait itu [kerumunan], pasangan calon yang punya gawe untuk memobilisasi orang menghadiri kesempatan pasangan calon menyampaikan visi misi, tanya di situ saja," kata Syarif.

Ia pun tidak mau berkomentar mengenai upaya KPUD untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang diprediksi menurun.

Baca juga: Warga Positif Covid-19 Tetap Bisa Ikut Pilkada, Mencoblos di TPS Terdekat

Menurunnya partisipasi

Antara Foto Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11).

Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan partisipasi pemilih akan jatuh mencapai 46% - dengan perbandingan pada pilkada tahun2015 sebesar 70%, 2017 sebanyak 74,2% dan 2018 mencapai 73,24%.

Penurunan itu disebabkan karena pemilih enggan menuju TPS untuk memberikan suaranya, kata riset itu.

Baca juga: Adu Kartu dan Janji Jor-joran Dana Bantuan di Debat Kedua Pilkada Depok

Survei Indonesian Public Institute (IPI) menunjukan hampir 80% pemilih menyatakan was-was datang ke TPS karena Covid-19.

Kemudian survey Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan, 47,1 persen ragu atau kecil kemungkinan datang ke TPS.

Lalu, survei Lembaga Charta Politika Indonesia juga menyebut hanya 34,9% pemilih yang tetap datang, 10,2% menyatakan tidak akan datang, dan 55% tidak tahu/tidak jawab.