Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tinggal menghitung hari. Namun masih ada kalangan masyarakat yang tidak tahu kapan dan cara memilih calon pemimpin mereka di tengah wabah virus corona di Indonesia.

Selain tidak tahu pelaksanaan dan tata cara pemilihan, sebagian warga juga tidak menerima visi dan misi kandidat melalui media daring.

Hal itu dialami sejumlah warga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang kandidat pemimpinnya tunggal serta di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, yang kekurangan akses internet.

Kampanye terbuka dengan tatap muka secara langsung lantas menjadi pilihan satu-satunya.

Baca juga: Salah Alamat, Sejumlah Surat Suara Pilkada Sabu Raijua Terkirim ke Timor Tengah Utara

Dampaknya, kerap terjadi kerumunan massa melampaui 50 orang yang tak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Imbas lain akibat minim sosialisasi, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 diprediksi menurun—sebagaimana disebutkan beberapa survei.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kutai Kartanegara dan Buru Selatan mengatakan telah melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih - walaupun hasilnya sulit diprediksi akibat kewajiban melaksanakan protokol kesehatan.

Namun, KPU Pusat menargetkan partisipasi mencapai 77% - lebih besar dari pilkada sebelumnya yang dilakukan saat tidak ada pagebluk Covid-19.

Baca juga: Survei Pilkada Surabaya: Elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji 49,9 Persen, MA-Mujiaman 38,1 Persen

Pilkada Kutai Kertanegara

Zakarias Demon Daton Warga Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Kukar, Rahmat Fornia, tidak tahu kapan pencoblosan berlangsung.

"Kami tidak tahu kapan dan bagaimana cara mencoblos di masa pandemi ini," kata Petrus Daniel warga Desa Bangun Rejo, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada BBC News Indonesia.

Padahal waktu menyalurkan pilihan politik tinggal menghitung hari, pada 9 Desember 2020. Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) akan melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon yaitu Edi Damansyah-Rendi, melawan kotak kosong.

"Saya ingin mencoblos sebagai warga negara, tapi tidak ada sosialisasi," katanya - juga tidak ada sosialisasi protokol kesehatan dari pemerintah.

Baca juga: KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Petrus menambahkan, selain tidak ada sosialisasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, di wilayahnya yang mayoritas warga bekerja sebagai petani juga tidak ada kampanye dari calon baik melalui tatap muka maupun daring.

"DI sini juga tidak bisa pakai virtual. Banyak tidak tahu teknologi," ujar Petrus.

Warga lain dari Desa Manunggal Jaya, Kukar, Rahmat Fornia juga menyebut tidak tahu kapan pencoblosan berlangsung.

"Kalau dari baliho jalan sih katanya 9 Desember, tidak tahu betul atau tidak. Tidak pernah ikut kampanye dan tidak tahu programnya," tambah Rahmat yang menjual makanan dan minuman ringan di kios.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Golput: takut dosa dan capek dibohongi

Rahmat juga mengungkapkan tidak akan memilih pada Pilkada Kukar.

"Kalau itu 100% tidak mungkin, bahkan 1000%. Capek dibohongi, ditambah lagi karena virus corona," kata Rahmat yang pernah menjadi kader partai politik.

Masih di Desa Manunggal Jaya, penjual sayur bernama Ngatemi juga tidak tahu apa-apa tentang pilkada.

"Saya tidak tahu kapan pencoblosan, kampanye, sosialisasi," kata Ngatemi asal Surabaya, Jawa Timur yang telah tinggal di sana lebih dari 11 tahun.

Baca juga: Tak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2020 dengan Bawa E-KTP atau Suket

Juru kampanye Paslon Edi Damansyah - Rendi, Solihin mengakui pasangannya sedikit melakukan kampanye virtual serta kampanye tatap muka akibat wabah Covid-19.

"Memang ini situasi sulit. Kita juga kedepankan keselamatan masyarakat. tapi kita tetap usaha berikan informasi program. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai saat kampanye muncul klaster baru. Itu kita antisipasi," katanya.

"Kalau kita kampanye virtual tidak semua ada HP, mau tidak mau pakai brosur dibagikan, media sosial, semua bisa tahu. Tapi kami tidak bisa jangkau semua karena bagi kami kesehatan yang utama," ujar Edi.

Sementara koordinator tim hukum pemenangan kotak kosong Pilkada Kukar, Maulana menyebut, masyarakat menolak calon tunggal yang ditetapkan KPUD yang merupakan bentuk dari oligarki.

Baca juga: Pilkada Tanah Bumbu, Zairullah-Rusli Janji Kembalikan Aset Warga yang Dirampas Perusahaan

'Sulit sosialisasi di tengah pandemi'

Zakarias Demon Daton Kepala Dusun Putuk Rejo, Kutai Kertanegara, Rohmatul Umah mengakui, sulit melakukan sosialisasi di tengah pandemi akibat pembatasan kegiatan.

"Jadi jarang kita kumpul dan ketemu banyak orang, jadi wajar kalau banyak warga yang tidak tahu informasi baik tentang pilkada maupun Covid-19," kata Rohmatul yang juga menyebut calon belum masuk ke wilayahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Kukar, Muhammad Amin.