Rumah Calon Bupati Dibakar Massa, Polda Papua Kirim 2 Peleton Brimob ke Boven Digoel

JAYAPURA, KOMPAS.com - Polda Papua menggeser dua peleton pasukan Brimob dari Kabupaten Merauke ke Boven Digoel setelah kericuhan akibat ketidakpuasan sejumlah warga atas pencoretan salah satu pasangan calon kepala daerah pada Senin (30/11/2020).

"Kami telah mendorong dua peleton dari kompi Merauke untuk merapat ke Boven Digoel," ujar Wakapolda Papua, Irjen Matius Fakhiri, melalui rilis, Selasa (1/12/2020).

Menurutnya, Polri dan TNI terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk menjaga keamanan di Boven Digoel.

Matius segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua untuk menentukan pengamanan Pilkada Boven Digoel.

Baca juga: 400 Warga Bakar Rumah Calon Bupati Boven Digoel, Papua, Anggota Polisi Luka Terkena Panah

"Saya juga akan bertemu dengan Komisioner  KPU Provinsi untuk membahas bagaimana langkah-langkah kedepan untuk pengamanan Pemilukada," kata dia.

Terkait aksi kekerasan dan perusakan dari pendukung pasangan Yusak Yaluwo-Yakobus Waremba, Matius mengatakan, pihak keamanan telah membuka komunikasi dengan kedua tokoh itu.

Polisi telah meminta pasangan calon mengendalikan pendukungnya.

"Pasangan calon sendiri telah menemui massa dan meminta maaf kepada aparat atas insiden di luar kontrol," kata dia.

Pasangan calon juga meminta para pendukung kembali ke kampung halaman masing-masing.

Matius menyebutkan, kondisi keamanan di Boven Digoel telah terkendali. Polisi dan TNI mulai membersihkan sisa kericuhan.

"Tadi pagi beberapa personel juga telah melakukan pembersihan di beberapa titik yang dilakukan pemalangan menggunakan ban bekas yang dibakar. Saat ini anggota masih terus melakukan penjagaan di Kantor KPU Boven Digoel guna mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan," kata Matius.

Baca juga: Ratusan Orang Demo Rumah Mahfud MD di Pamekasan: Mahfud Keluar, Jangan Ngumpet

Sebelumnya, massa membakar rumah milik calon bupati Boven Digoel, Chaerul Anwar, di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Senin (30/11/2020).

Hal ini diduga terkait kekecewaan pendukung salah satu calon bupati yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat mengikuti pilkada.