Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2020, 23:51 WIB
Muhlis Al Alawi,
Dony Aprian

Tim Redaksi

WONOGIRI, KOMPAS.com - Pasangan nomer urut satu Hartano-Joko Purnomo menyoroti soal sulitnya investor berinvestasi di bumi gaplek dalam debat Pilkada Wonogiri yang digelar KPU di Hotel Best Western Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (26/11/2020).

“Selama ini memang investasi agak sulit masuk di Wonogiri. Apa ini karena kurang promosi. Saya tidak tahu. Mohon dijelaskan kenapa investasi ini kok sulit masuk di Wonogiri,” ujar Hartanto, calon bupati paslon nomer urut satu.

Calon bupati nomor urut dua, Joko Sutopo dalam jawabannya menyatakan untuk berinvestasi membutuhkan kepastian.

Saat tidak ada kepatuhan dan ketaatan pada regulasi yang ada pasti tidak akan berjalan investasi di Wonogiri.

“Kalau kami menghambat investasi gampang. Era sekarang era transparasi ada ombudsman dan ada ruang pendampingan terselenggaranya pemerintahan yang transparan,” kata Jekek.

Baca juga: Jelang Debat Pilkada, Cawabup Lamongan Nomor Urut 2 Positif Covid-19

Jekek selaku calon petahana mengatakan kalau investor tidak bisa berinvestasi di Wonogiri dipastikan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi prasyarat yang ada .

Terhadap jawaban itu, Hartanto dalam sesi tanya jawab langsung ke paslon nomer urut dua kembali menanyakan agak sulitnya mendapatkan ijin usaha di Kabupaten Wonogiri.

Jekek mengatakan pemerintah tidak memiliki otoritas untuk mempersulit perijinan. Apalagi saat pemerintah pusat memprioritaskan untuk memberikan kemudahan perijinan bagi orang yang ingin berinvestasi.

“Kalau memang ada indikasi pihak-pihak yang mempersulit investasi dan perijinan ada jalur-jalur yang bisa ditempuh,” kata Jekek.

Baca juga: Debat Pilkada Karawang, Adu Canggih Teknologi hingga Janji Calon Bupati

Jekek menegaskan, bila seluruh prasyarat terpenuhi maka siapapun berhak untuk berinvestasi.

Namun, bila prasyarat tidak terpenuhi semisal sudah melakukan aktivitas sementara izinnya belum diurus maka dilakukan pendisiplinan.

“Semisal kewajiban pajak yang menjadi potensi pendapatan asli daerah tidak terpenuhi ya mohon maaf kami akan mengambil tindakan,” tegas Jekek.

Hartanto kembali mencontohkan seorang temannya yang mengurus izin sudah memasukan syarat hingga pemaparan ke dinas yang berwenang, namun sampai sekarang izinnya belum keluar.

Jekek menegaskan, bila prasyarat terpenuhi siapapun tidak bisa menghambat perizinan.

“Memang kita raja. Kita adalah satu pemimpin yang dibatasi satu regulasi. Ada ketentuan yang mengingkat. Kalau ada pelanggaran azas maka bisa dipidanakan,” demikian Jekek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dukung Mahasiswa Berjiwa Wirausaha, Dompet Dhuafa Banten Resmikan Program Kantin Kontainer

Dukung Mahasiswa Berjiwa Wirausaha, Dompet Dhuafa Banten Resmikan Program Kantin Kontainer

Regional
Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Regional
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Regional
Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Regional
Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Regional
Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Regional
Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Regional
IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

Regional
Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Regional
Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Regional
Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Regional
Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com