"Kalau Pemerintah Bisa Bagi Vaksin Sebelum Proses Belajar, Kami Setuju KBM Tatap Muka"

WAINGAPU, KOMPAS.com - Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan para guru, perwakilan orangtua murid, dan komite sekolah pada Desember 2020.

Hal itu untuk menyikapi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari 2021.

"Nanti kita coba pertemuan dengan para guru dulu. Kalau mereka jamin prokes itu bisa diterapkan, oke. Tapi kalau tidak, jangan lah," kata Gidion kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (25/11/2020).

"Itu perlu komitmen semua pihak. Semua orangtua, pemda, dan guru-guru juga perlu komitmen untuk itu. Sehingga nanti tidak akan saling menyalahkan," ujar Gidion menambahkan.

Baca juga: Dalam Hitungan Menit Setelah Berikan Kode OTP, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi terkait kepentingan anak, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan.

Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumba Timur Yusuf Waluwanja sepakat dengan kebijakan Mendikbud tersebut.

"Saya mewakili PGRI Kabupaten Sumba Timur pada prinsipnya sepakat dengan kebijakan menteri pendidikan," kata Yusuf saat dihubungi melalui telepon.

Baca juga: Kisah Oktavia dan 8 Guru Honorer di Pedalaman NTT, 6 Tahun Tak Digaji, Tiap Hari Menyusuri Hutan

PGRI Sumba Timur sepakat dengan kebijakan tersebut karena di daerah itu belajar dari rumah tidak efektif.

Sebagian besar siswa mengalami kesulitan belajar secara daring akibat jaringan internet yang tidak merata di daerah itu.

Pemerintah daerah juga harus mempunyai strategi yang baik untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat di semua sekolah pada saat pembelajaran tatap muka.

Protokol kesehatan tersebut harus dijalankan oleh para murid, tenaga pendidik, dan kependidikan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waingapu Narwasty Danga Hinda menambahkan, pihaknya mendukung pembelajaran tatap muka yang dimulai pada Januari 2021 mendatang.

Namun, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, para guru, komite sekolah, dan orangtua murid.

"Sehingga ketika ada satu hal di luar yang tidak diharapkan, kita tidak saling mempersalahkan," ungkap Narwasty.

Beberapa orangtua murid juga menyetujui kebijakan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada 2021.

Namun, mereka memberikan beberapa persyaratan, yaitu harus ada vaksin Covid-19 untuk memastikan keselamatan anak-anak.

Selain itu, protokol kesehatan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh tanpa ada kelonggaran.

Kemudian, adanya sistem shift dalam kegiatan pembelajaran agar meminimalisasi kerumunan anak-anak di sekolah.

Yang paling penting adalah pemerintah juga harus menyediakan asuransi jiwa untuk semua murid.

"Harus ada jaminan, semacam asuransi lah begitu. Jaminan bagi anak-anak. Kita tahu selama ini kan kalau sudah Covid-19 itu ditanggung negara, daerah untuk perawatan," kata salah satu orangtua murid, Doni di Waingapu, Kamis (26/11/2020) pagi.

"Jadi, kalau sampai terjadi hal yang sama-sama kita tidak inginkan itu, ya justru yang menjadi korban berikutnya kan adalah keluarga yang ditinggalkan. Itu mereka (pemerintah) juga harus ingat. Harus disiapkan itu," ujar Doni menambahkan.

Orangtua murid lainnya, Fidelis juga berharap pemerintah menjamin kesehatan para murid jika KBM tatap muka jadi dilaksanakan.

"Kalau mereka kembali normal menjalankan proses belajar mengajar itu, apakah pemerintah jamin benar bahwa mereka tidak akan terpapar?" kata Fidelis.

"Kalau memang pemerintah bisa bagi vaksin sebelum proses belajar mengajar itu, kami sangat setuju (KBM tatap muka)," ujar Fidelis menambahkan.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengizinkan kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari 2021.

Maka dari itu, ia meminta sekolah-sekolah mempersiapkan hal itu dengan baik.

"Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai akhir tahun meningkatkan kesiapannya kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020).

Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung pada kesiapan masing-masing daerah.

"Sesuai dengan diskresi kepala daerahnya berdasarkan evaluasi kepala daerahnya," kata Nadiem.