SPP SMA Negeri Sederajat di Jabar Gratis Tahun Depan, Swasta Dapat Subsidi

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi memastikan iuran bulanan peserta didik atau SPP untuk siswa tingkat SMA, SMK dan SLB negeri digratiskan mulai semester II pendidikan pada Januari 2021 mendatang.

Selain itu, subsidi iuran bulanan juga berlaku untuk siswa SMA sederajat di sekolah swasta.

Dedi menjelaskan, total dana yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp 2,2 triliun.

Rinciannya, Rp 1,8 triliun untuk sekolah negeri dan Rp 800 miliar untuk sekolah swasta.

Baca juga: Pangdam Siliwangi dan Kapolda Banten Akan Turunkan Baliho Tak Berizin

"Bantuan itu akan dialokasikan untuk SPP gratis. Nilainya Rp 1,2 juta untuk tiap siswa di sekolah negeri dan Rp 700.000 untuk siswa di sekolah swasta. Saat ini jumlah siswa SMA sederajat di Jabar mencapai 1,8 juta orang," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).

Dedi menjelaskan, perbedaan nilai bantuan disebabkan kondisi ekonomi di masa pandemi, di mana Jabar kehilangan pendapatan daerah hingga Rp 6 triliun.

"Ini yang kemarin kita perjuangkan BPMU naik, hanya saat pandemi, Jabar kehilangan PAD Rp 6 triliun. Kalau dilihat dari kesesuaian, memang masih dirasa kurang. Tapi kalau dibanding provinsi lain, kita unggul," tutur dia.

Baca juga: Sah, Siswa SMA/SMK di Jabar Dapat Bantuan Rp 700.000 hingga Rp 1,2 Juta

Secara teknis, menurut Dedi, dana bantuan akan dikelola oleh tiap cabang dinas pendidikan.

Hal sama juga berlaku untuk sekolah swasta.

"Jadi sama kita pengelolaan didesentralisasikan di cabang dinas. Jadi transfer dana langsung ke sekolah. Jadi cabang dinas bisa mengelola anggaran ratusan miliar," kata Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh memastikan siswa SMA sederajat baik negeri maupun swasta akan mendapatkan dana Bantuan Pendidikan Menegah Universal (BPMU).

Oleh menjelaskan, perbedaan nilai bantuan dilatarbelakangi kondisi asumsi APBD Jabar yang masih belum solid setelah pandemi Covid-19.

Jika ekonomi membaik, menurut Oleh, tak menutup kemungkinan nilai bantuan akan sama rata atau naik.

"Karena asumsi APBD kita masih belum pas akibat pandemi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi membaik, mungkin di tahun 2022 tak ada lagi perbedaan," ujar Oleh.

Adapun teknis pembagian bantuan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Ia pun berjanji bakal mengawal program itu agar bantuan bisa sampai kepada para siswa.