Edy Rahmayadi: Rakyat Itu Butuh Dana Segar, Harus Ada Uang Berputar

MEDAN, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerima secara simbolis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2021.

Usai menerima dokumen DIPA dan TKDD, Edy mengatakan, untuk 2021, Pemprov Sumut mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 7,4 triliun.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 380 miliar.

Baca juga: Kisah Guru Honorer Gaji Rp 50.000, Setahun Tak Dibayar hingga Jadi Petugas Sensus

Dari kedua dana tersebut, yang dipakai untuk pembangunan jumlahnya Rp 5 triliun.

Pemprov Sumut akan melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sehingga awal 2021 proyek sudah berjalan.

“Desember ini kita lakukan lelang, Januari sudah bisa berjalan. Penyerapan ini prioritas, karena di tengah pandemi, rakyat itu butuh dana segar, harus ada uang berputar,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Gubernur Banten Sebut Sekolah Tatap Muka Dimulai pada Januari 2021

Anggaran 2021 akan diprioritaskan untuk pangan, baik itu pertanian, peternakan, perikanan serta infrastuktur.

Sementara anggaran untuk penanganan Covid-19, besarannya sedang disusun.

Mengenai dana desa, juga dialokasikan kepada tiga bidang, yaitu Covid-19 atau kesehatan, pembangunan desa dan program yang padat karya.

“Dana desa fokus pada kesehatan, pembangunan desa dan program padat karya yang benar menyentuh rakyat, khususnya pertanian, peternakan, tergantung potensi wilayahnya masing-masing,” kata Edy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah dan pimpinan kementerian dan lembaga agar segera melakukan lelang, agar roda perekonomian bisa langsung tumbuh pada kuartal pertama 2021.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020.

Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun, serta TKDD sebesar Rp 795,5 triliun.

Fokus APBN Tahun Anggaran 2021 antara lain kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Mengenai vaksin, Presiden mengatakan, vaksinasi masuk ke dalam fokus APBN 2021 untuk penanganan Covid-19.

Akhir 2020 atau awal 2021 vaksinasi bisa disalurkan.