Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Tidak Tetap Gelar Demonstrasi di Kantor Dewan, Minta Sistem Lebih Manusiawi

Kompas.com - 25/11/2020, 12:35 WIB
Bagus Supriadi,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JEMBER, KOMPAS.com - Sejumlah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jember menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Jember, Rabu (25/11/2020).

Koordinator aksi Nur Fadli mengatakan, mereka menuntu aga surat penugasan (SP) GTT-PTT dicabut dan menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati Jember untuk semua GTT-PTT.

Sebab, akibat dari SP yang memutasi sejumlah guru ke tempat jauh, banyak yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia.

 

Hal itu juga membuat sejumlah guru enggan untuk mengajar.

Baca juga: Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

"Banyak teman-teman kami memilih berhenti mengajar," kata dia di kantor DPRD Jember, Rabu.

Mutasi juga merugikan finansial para guru karena lokasi jarak mengajar yang jauh.

Baca juga: Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Tuntutan kedua, yakni meminta agar penataan kembali GTT-PTT yang lebih manusiawi dan berkeadilan sesuai dengan domisili GTT-PTT tinggal.

Sebab, banyak GTT-PTT yang ditugaskan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

Ketiga, mereka menuntu gaji GTT-PTT diberikan rutin setiap bulan seperti gaji para pekerja profesional lainnya.

Selama ini, honor bagi para guru cair per triwulan hingga pers emester, tergantung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami juga meminta janji bupati merealisasi honor Rp 1,4 Juta untuk GTT-PTT Jember atau dengan UMK Jember,” papar dia.

Mereka juga meminta agar honor untuk GTT - PTT dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahun, bukan hanya anggaran dari pusat berupa BOS.

M Ali Zammil, perwakilan GTT lainnya menambahkan, SK bupati dibutuhkan agar semua GTT-PTT diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik.

Sebab, dengan SK yang dikeluarkan bupati, para GTT bisa mengurus NUPTK dan bisa mengajukan sertifikasi.

“SK itu salah satu syarat kami diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik,”ucap dia.

Dia juga meminta agar DPRD Jember mengawal gaji GTT masuk dalam APBD Jember serta meminta DPRD memanggil Bupati Jember untuk segera merevisi kebijakan yang dinilai merugikan GTT–PTT.

Pihaknya juga menyesalkan kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19. Sebab, GTT -PTT juga tidak pernah menerima bantuan Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com