Guru Tidak Tetap Gelar Demonstrasi di Kantor Dewan, Minta Sistem Lebih Manusiawi

Kompas.com - 25/11/2020, 12:35 WIB
Sejumlah guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menggelar aksi di depan DPRD Jember, Rabu (25/11/2020). BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMSejumlah guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menggelar aksi di depan DPRD Jember, Rabu (25/11/2020).

JEMBER, KOMPAS.com - Sejumlah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jember menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Jember, Rabu (25/11/2020).

Koordinator aksi Nur Fadli mengatakan, mereka menuntu aga surat penugasan (SP) GTT-PTT dicabut dan menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati Jember untuk semua GTT-PTT.

Sebab, akibat dari SP yang memutasi sejumlah guru ke tempat jauh, banyak yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia.

 

Hal itu juga membuat sejumlah guru enggan untuk mengajar.

Baca juga: Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

"Banyak teman-teman kami memilih berhenti mengajar," kata dia di kantor DPRD Jember, Rabu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mutasi juga merugikan finansial para guru karena lokasi jarak mengajar yang jauh.

Baca juga: Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Tuntutan kedua, yakni meminta agar penataan kembali GTT-PTT yang lebih manusiawi dan berkeadilan sesuai dengan domisili GTT-PTT tinggal.

Sebab, banyak GTT-PTT yang ditugaskan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

Ketiga, mereka menuntu gaji GTT-PTT diberikan rutin setiap bulan seperti gaji para pekerja profesional lainnya.

Selama ini, honor bagi para guru cair per triwulan hingga pers emester, tergantung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami juga meminta janji bupati merealisasi honor Rp 1,4 Juta untuk GTT-PTT Jember atau dengan UMK Jember,” papar dia.

Mereka juga meminta agar honor untuk GTT - PTT dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahun, bukan hanya anggaran dari pusat berupa BOS.

M Ali Zammil, perwakilan GTT lainnya menambahkan, SK bupati dibutuhkan agar semua GTT-PTT diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik.

Sebab, dengan SK yang dikeluarkan bupati, para GTT bisa mengurus NUPTK dan bisa mengajukan sertifikasi.

“SK itu salah satu syarat kami diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik,”ucap dia.

Dia juga meminta agar DPRD Jember mengawal gaji GTT masuk dalam APBD Jember serta meminta DPRD memanggil Bupati Jember untuk segera merevisi kebijakan yang dinilai merugikan GTT–PTT.

Pihaknya juga menyesalkan kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19. Sebab, GTT -PTT juga tidak pernah menerima bantuan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X