Guru Tidak Tetap Gelar Demonstrasi di Kantor Dewan, Minta Sistem Lebih Manusiawi

Kompas.com - 25/11/2020, 12:35 WIB
Sejumlah guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menggelar aksi di depan DPRD Jember, Rabu (25/11/2020). BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMSejumlah guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menggelar aksi di depan DPRD Jember, Rabu (25/11/2020).

JEMBER, KOMPAS.com - Sejumlah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jember menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Jember, Rabu (25/11/2020).

Koordinator aksi Nur Fadli mengatakan, mereka menuntu aga surat penugasan (SP) GTT-PTT dicabut dan menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati Jember untuk semua GTT-PTT.

Sebab, akibat dari SP yang memutasi sejumlah guru ke tempat jauh, banyak yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia.

 

Hal itu juga membuat sejumlah guru enggan untuk mengajar.

Baca juga: Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

"Banyak teman-teman kami memilih berhenti mengajar," kata dia di kantor DPRD Jember, Rabu.

Mutasi juga merugikan finansial para guru karena lokasi jarak mengajar yang jauh.

Baca juga: Detik-detik Prada Hengky Hilang di Papua Saat Kejar Orang Mencurigakan

Tuntutan kedua, yakni meminta agar penataan kembali GTT-PTT yang lebih manusiawi dan berkeadilan sesuai dengan domisili GTT-PTT tinggal.

Sebab, banyak GTT-PTT yang ditugaskan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

Ketiga, mereka menuntu gaji GTT-PTT diberikan rutin setiap bulan seperti gaji para pekerja profesional lainnya.

Selama ini, honor bagi para guru cair per triwulan hingga pers emester, tergantung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami juga meminta janji bupati merealisasi honor Rp 1,4 Juta untuk GTT-PTT Jember atau dengan UMK Jember,” papar dia.

Mereka juga meminta agar honor untuk GTT - PTT dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahun, bukan hanya anggaran dari pusat berupa BOS.

M Ali Zammil, perwakilan GTT lainnya menambahkan, SK bupati dibutuhkan agar semua GTT-PTT diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik.

Sebab, dengan SK yang dikeluarkan bupati, para GTT bisa mengurus NUPTK dan bisa mengajukan sertifikasi.

“SK itu salah satu syarat kami diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik,”ucap dia.

Dia juga meminta agar DPRD Jember mengawal gaji GTT masuk dalam APBD Jember serta meminta DPRD memanggil Bupati Jember untuk segera merevisi kebijakan yang dinilai merugikan GTT–PTT.

Pihaknya juga menyesalkan kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19. Sebab, GTT -PTT juga tidak pernah menerima bantuan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koper dan Alat Kontrasepsi Jadi Barang Bukti Kasus Mayat Perempuan Muda Dalam Hotel

Koper dan Alat Kontrasepsi Jadi Barang Bukti Kasus Mayat Perempuan Muda Dalam Hotel

Regional
Mayat Perempuan Muda di Kamar Hotel, Ada Luka di Belakang Kepala

Mayat Perempuan Muda di Kamar Hotel, Ada Luka di Belakang Kepala

Regional
Fenomena Desa Miliarder, Adakah yang Berubah di Masyarakat?

Fenomena Desa Miliarder, Adakah yang Berubah di Masyarakat?

Regional
Cerita Penjual Es Krim di Lampung, Kestabilan Pasokan Listrik Pengaruhi Omzet Penjualan

Cerita Penjual Es Krim di Lampung, Kestabilan Pasokan Listrik Pengaruhi Omzet Penjualan

Regional
Wali Kota Semarang Kaget Pompa di Trimulyo Berkurang

Wali Kota Semarang Kaget Pompa di Trimulyo Berkurang

Regional
Bocah 7 Tahun di Kotabaru Kalsel Tewas Digigit King Kobra Saat Mandi di Sungai

Bocah 7 Tahun di Kotabaru Kalsel Tewas Digigit King Kobra Saat Mandi di Sungai

Regional
447 Rumah Rusak akibat Gempa M 5,2 di Halmahera Selatan

447 Rumah Rusak akibat Gempa M 5,2 di Halmahera Selatan

Regional
Rahvana Sveta di Atas Panggung Gedung Wayang Orang Sriwedari, Memukau...

Rahvana Sveta di Atas Panggung Gedung Wayang Orang Sriwedari, Memukau...

Regional
Banjir Surut, Arus Lalin di Bawah Jembatan Tol Kaligawe Bisa Dilewati Kendaraan

Banjir Surut, Arus Lalin di Bawah Jembatan Tol Kaligawe Bisa Dilewati Kendaraan

Regional
Fakta Seputar Bayi Hiu Berwajah Mirip Manusia, Kelainan Genetik dan Sempat Buat Takut Nelayan

Fakta Seputar Bayi Hiu Berwajah Mirip Manusia, Kelainan Genetik dan Sempat Buat Takut Nelayan

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Febuari 2021

Regional
Menikmati Nasi Minyak, Makanan Khas Palembang yang Dulu Disantap Keluarga Sultan

Menikmati Nasi Minyak, Makanan Khas Palembang yang Dulu Disantap Keluarga Sultan

Regional
Tak Tertampung, Ratusan Pelajar SMP di Nunukan Bakal Belajar di SD

Tak Tertampung, Ratusan Pelajar SMP di Nunukan Bakal Belajar di SD

Regional
Masih Ingat Ibu di Cianjur yang Viral Hamil 1 Jam lalu Melahirkan, Ternyata Dihamili Mantan Suami

Masih Ingat Ibu di Cianjur yang Viral Hamil 1 Jam lalu Melahirkan, Ternyata Dihamili Mantan Suami

Regional
Respons PDI-P soal OTT Gubernur Sulsel: Orang Baik Tak Cukup, Kadang Lupa Diri

Respons PDI-P soal OTT Gubernur Sulsel: Orang Baik Tak Cukup, Kadang Lupa Diri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X