Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak serta merta dibuka serentak, tapi secara bertahap.

Hal tersebut menyusul keputusan dari pemerintah pusat yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021.

"Maka Januari telah kita siapkan kemungkinan yang dimaksud masuk sekolah bareng-bareng itu bukan geruduk semuanya masuk tidak. Kami akan membatasi," jelas Ganjar saat ditemui di kantornya, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Saat ini sudah ada 34 sekolah di Jawa Tengah yang sudah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka dengan aturan yang ketat.

Ke-34 sekolah tersebut terdiri atas 16 sekolah menengah atas (SMA) dan 18 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tersebar di 13 cabang Dinas Pendidikan di Jawa Tengah.

Ganjar telah meninjau pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di salah satu sekolah yakni SMA N 3 Kota Semarang.

Menurutnya, selain menerapkan protokol kesehatan ketat, sekolah tersebut memiliki metode pengaturan siswa saat berangkat hingga pulang ke rumah.

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Ganjar Usul Libur Bersama Akhir Tahun Ditiadakan

"Sudah saya cek tadi pagi ke SMA N 3 di Kota Semarang kemarin dijadikan sample dan bagus. Siswa sekolah itu dicek naik apa? Jalan kaki, naik sepeda, sepeda motor atau diantar orangtua, naik angkutan umum enggak boleh," kata Ganjar.

"Begitu sampai di rumah siswa diwajibkan foto di depan rumah terus dikirim ke gurunya kalau dia tidak kirim dalam waktu yang ditentukan, guru nanti akan menelepon orangtuanya atau wali murid," sambungnya.

Ganjar menjelaskan dalam praktiknya sekolah ternyata memiliki beberapa kendala yakni ada orangtua siswa yang masih belum mengizinkan anaknya berangkat ke sekolah.

"Tadi guru menyiapkan metodenya untuk wali murid yang tidak setuju karena kan kita harus minta persetujuan wali murid. Nah yang tidak setuju kan di rumah. Maka demi fairnya kemarin dihitung kalau nanti penuh di sesi pagi misalnya dia akan membuat sesi berikutnya untuk dia mengisi agar mereka punya hak yang sama," jelas Ganjar.

Baca juga: Mendagri Singgung Sanksi Pemecatan Kepala Daerah Soal Prokes, Ganjar: Boleh, Biar Tanggung Jawab

"Jadi mungkin akan ada sekian sesi jadi jam pelajaran belum penuh seperti dulu jadi anak-anak bisa masuk," sambungnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencari solusi dan metode terbaik untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini.