Bupati Tanah Bumbu Bantah Hentikan Program Kesehatan Gratis

BATULICIN, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sudian Noor membantah telah menghentikan program kesehatan gratis.

Tuduhan menghentikan program kesehatan gratis itu pernah dilontarkan oleh salah satu pasangan calon (paslon) bupati Tanah Bumbu yang menjadikannya sebagai isu kampanye.

"Menurut saya itu berita hoaks dan tidak pantas disampaikan oleh salah satu paslon," ujar Sudian Noor saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Debat Pilkada Tanah Bumbu, Rusaknya Terumbu Karang akibat Tambang Jadi Sorotan

Menurut Sudian, kesehatan gratis terkesan dijadikan sebagai kampanye hitam oleh salah satu paslon yang menyudutkan pemerintah daerah.

Dia mempertanyakan kenapa ada paslon yang justru menyerang dirinya yang sama sekali tak terlibat dalam kontestasi Pilkada Tanah Bumbu.

Apalagi kesehatan gratis, kata dia, merupakan program pemerintah pusat sehingga dirinya tak punya kewenangan untuk menghentikannya.

"Program kesehatan gratis ini tetap jalan dan ini kan program pemerintah pusat. Kalau dulu namanya Jamkesda sekarang kan JKN BPJS. Apa kewenangan saya untuk menghentikannya," jelasnya.

Baca juga: Debat Pilkada Tanah Bumbu, Pembangunan Ibu Kota Negara Jadi Jualan Paslon

Selain dituduh menghentikan program kesehatan gratis, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu lanjut dia juga difitnah tak pernah menganggarkan dana untuk program kesehatan gratis.

Padahal,bebernya, paslon yang memfitnah tersebut justru menandatangani 2 kali pakta integritas, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 tentang kebijakan umum anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah yang mana salah poinnya adalah menjamin ketersediaan anggaran untuk kesehatan gratis.

"Ketika itu, dia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu dan dia tanda tangan dan menyetujui agar JKN itu tetap jalan," tegasnya.

Merasa disudutkan oleh salah satu paslon, Sudian merasa perlu meluruskan.

Menurutnya, paslon harusnya beradu program dan visi misi, bukan malah menyerang pemerintah daerah dan menebar kebencian kepada masyarakat

"Padahal dia menyetujui lewat JKN tetap jalan. Artinya dia menyampaikan sesuatu yang salah, itukan meresahkan masyarakat. Akhirnya kan bisa menimbulkan kebencian masyarakat ke pemerintah daerah," bebernya.

Adanya isu penghentian kesehatan gratis, Sudian meminta agar seluruh paslon berkampanye secara elegan.

"Tolong dong kita kampanye yang damai aja. Kita ini kabupaten damai dengan motto bersujud," pungkasnya.