Dedi Mulyadi: Pengembangan Pulau Komodo Timbulkan Kecemasan Lain Warga Lokal

Kompas.com - 24/11/2020, 11:55 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi. handoutWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan investasi pariwisata yang relatif besar di Pulau Komodo menimbulkan kecemasan lain dari penduduk asli daerah itu.

Menurut Dedi, berdasarkan kunjungannya ke Pulau Komodo beberapa hari lalu, penduduk asli merasa khawatir mereka tidak bisa berjualan lagi. Sebab, barang yang dijualnya menjadi tidak sesuai dengan konsumen pariwisata kelas premium.

Kecemasan lainnya adalah akses mobilitas mereka yang menjadi nelayan dan pemandu wisata menjadi sempit.

Baca juga: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Jangan Sampai Singkirkan Penduduk Lokal

 

Pembangunan kawasan pariwisata dengan program investasi dikhawatirkan membuat Pulau Komodo, Rinca dan pulau lain di sekitarnya steril untuk penduduk lokal.

"Mereka khawatir tergusur dari daerahnya karena pengembangan wisata premium tidak bersentuhan dengan penduduk lokal," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (24/11/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dedi, penduduk lokal merupakan komunitas masyarakat yang biasa bergaul dengan komodo. Bahkan, mereka menganggap komodo adalah saudara kembarnya. Mereka merasa sudah berkorban demi kelestarian taman nasional Pulau Komodo.

"Mereka tidak menanam pohon, tidak berburu binatang, sehingga mereka fokus sebagai nelayan dan pelaku usaha kecil dengan pendapatan rendah, tapi mereka rela melakukan itu demi komodo," kata politisi Golkar itu.

Saran Komisi IV

Oleh karena itu, agar pengembangan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo berdampak positif bagi warga, maka Komisi IV meminta pemerintah memberikan prioritas pembangunan bagi penduduk lokal.

Prioritas pembangunan tersebut antara lain, infrastruktur publik, air bersih, perkampungan adat, jalan kampung, pelabuhan untuk masyarakat kecil, pelayanan puskesmas, rumah sakit terapung dan kapal ambulans.

"Pendidikan anak-anak untuk pariwisata pun harus diprioritaskan. Sehingga anak-anak bisa menjadi pegawai yang terdidik," kata Dedi.

Menurut Dedi, pembangunan untuk penduduk lokal itu menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, Dedi meminta agar dana bagi hasil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagian ditarik ke daerah. Sebab, selama ini PNBP semuanya ditarik ke pusat.

Skema pembagiannya adalah 30 persen PNBP untuk kabupaten dan desa, 20 persen diberikan ke pemerintah provinsi dan sisanya baru ditarik ke pusat.

"Namun dana PNBP yang 20 dan 30 persen itu langsung difokuskan pada peningkatan kesejanteraan masyarakat, dalam bentuk tunjangan hidup setiap bulan, karena jumlah penduduknya kan tidak banyak. Selain itu dana tersebut juga untuk pembangunan lain yang dibutuhkan," katanya.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Maka dengan jalan itu, lanjut Dedi, pembangunan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo akan memberikan efek positif bagi warga sekitar. Warga yang memiliki karya ekonomi akan semakin berkembang. Lalu mereka yang tak memiliki kemampuan berkarya besar tetap dapat menikmati fasilitas setiap bulan.

"Inilah konsepsi pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat di Pulau Komodo, Rinca dan pulau sekitarnya," kata mantan bupati Purwakarta itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X