Dedi Mulyadi: Pengembangan Pulau Komodo Timbulkan Kecemasan Lain Warga Lokal

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan investasi pariwisata yang relatif besar di Pulau Komodo menimbulkan kecemasan lain dari penduduk asli daerah itu.

Menurut Dedi, berdasarkan kunjungannya ke Pulau Komodo beberapa hari lalu, penduduk asli merasa khawatir mereka tidak bisa berjualan lagi. Sebab, barang yang dijualnya menjadi tidak sesuai dengan konsumen pariwisata kelas premium.

Kecemasan lainnya adalah akses mobilitas mereka yang menjadi nelayan dan pemandu wisata menjadi sempit.

Baca juga: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Jangan Sampai Singkirkan Penduduk Lokal

Pembangunan kawasan pariwisata dengan program investasi dikhawatirkan membuat Pulau Komodo, Rinca dan pulau lain di sekitarnya steril untuk penduduk lokal.

"Mereka khawatir tergusur dari daerahnya karena pengembangan wisata premium tidak bersentuhan dengan penduduk lokal," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (24/11/2020).

Menurut Dedi, penduduk lokal merupakan komunitas masyarakat yang biasa bergaul dengan komodo. Bahkan, mereka menganggap komodo adalah saudara kembarnya. Mereka merasa sudah berkorban demi kelestarian taman nasional Pulau Komodo.

"Mereka tidak menanam pohon, tidak berburu binatang, sehingga mereka fokus sebagai nelayan dan pelaku usaha kecil dengan pendapatan rendah, tapi mereka rela melakukan itu demi komodo," kata politisi Golkar itu.

Saran Komisi IV

Oleh karena itu, agar pengembangan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo berdampak positif bagi warga, maka Komisi IV meminta pemerintah memberikan prioritas pembangunan bagi penduduk lokal.

Prioritas pembangunan tersebut antara lain, infrastruktur publik, air bersih, perkampungan adat, jalan kampung, pelabuhan untuk masyarakat kecil, pelayanan puskesmas, rumah sakit terapung dan kapal ambulans.

"Pendidikan anak-anak untuk pariwisata pun harus diprioritaskan. Sehingga anak-anak bisa menjadi pegawai yang terdidik," kata Dedi.

Menurut Dedi, pembangunan untuk penduduk lokal itu menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, Dedi meminta agar dana bagi hasil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagian ditarik ke daerah. Sebab, selama ini PNBP semuanya ditarik ke pusat.

Skema pembagiannya adalah 30 persen PNBP untuk kabupaten dan desa, 20 persen diberikan ke pemerintah provinsi dan sisanya baru ditarik ke pusat.

"Namun dana PNBP yang 20 dan 30 persen itu langsung difokuskan pada peningkatan kesejanteraan masyarakat, dalam bentuk tunjangan hidup setiap bulan, karena jumlah penduduknya kan tidak banyak. Selain itu dana tersebut juga untuk pembangunan lain yang dibutuhkan," katanya.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Maka dengan jalan itu, lanjut Dedi, pembangunan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo akan memberikan efek positif bagi warga sekitar. Warga yang memiliki karya ekonomi akan semakin berkembang. Lalu mereka yang tak memiliki kemampuan berkarya besar tetap dapat menikmati fasilitas setiap bulan.

"Inilah konsepsi pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat di Pulau Komodo, Rinca dan pulau sekitarnya," kata mantan bupati Purwakarta itu.