Mensos Minta Masyarakat yang Tak Terima Bansos Tidak "Nyinyir" di Medsos

PURBALINGGA, KOMPAS.com- Menteri Sosial Juliari P Batubara berpesan kepada masyarakat yang belum tersentuh bantuan untuk tidak mengunggah kekecewaannya di media sosial.

Sebaliknya, dia meminta kepada masyarakat untuk melaporkan ke kantor desa, kecamatan atau dinas sosial setempat.

"Jangan berbicara di media sosial, tapi datanglah ke kantor desa, kantor kecamatan atau Dinsos. Laporkan bahwa saya belum mendapatkan bantuan. Kami pastikan akan layani, " kata Juliari saat acara penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Buka Peluang Ekonomi bagi Disabilitas, Mensos Luncurkan Creative Disability Galery”

Mensos mengungkapkan, penyaluran bansos merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Sebab, tidak semua daerah siap menyerap alokasi yang sudah disiapkan oleh Kemensos.

"Kabupaten Pemalang dan Purbalingga merupakan daerah yang responsif. Buktinya dari kuota penerima bantuan yang diberikan bisa diserap dengan baik. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos," ujarnya.

Dalam kunjungannya, Mensos menyaksikan penyaluran BST di dua lokasi di Jawa Tengah, yakni Kantor Pos Taman, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di Kantor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

“Kepada para menteri, Bapak Presiden menginstruksikan agar kami para pembantunya memastikan selama pandemi masyarakat tidak ada yang kelaparan. Dengan BST diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi,” katanya.

Ia meminta agar bantuan dapat digunakan sebaik-baiknya. Sebab, lanjut Juliari, bansos Covid-19 bersifat sementara.

“Gunakan bantuan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk membeli rokok,” katanya.

Baca juga: Mensos Meminta Data KPM Bansos Terus Diperbaiki

Untuk diketahui, Kemensos menyalurkan BST di Provinsi Jawa Tengah kepada sebanyak 1.412.938 keluraga penerima manfaat (KPM) di 35 Kabupaten atau kota.

Di Kabupaten Pemalang tercatat 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp.11.685.600.000 per bulan. BST di Kabupaten Purbalingga terdaftar sebanyak 30.603 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai total Rp 9.180.900.000.

Sementara untuk Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Tengah, menjangkau 3.431.209 KPM tersebar di 35 Kabupaten kota.

Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako atau BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nulis bantuan Rp 34.336.800.000 per bulan.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 110.241 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai Rp 22.048.200.000.

Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara.

“Dengan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, penyaluran BST dan Program BPNT berjalan baik dan lancar,” kata Mensos.

Tahun di 2021, program BST masih dilanjutkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kepada 10 juta KPM pada 34 provinsi dilaksanakan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 dengan anggaran total Rp 12 triliun. Demikian juga Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM dengan anggaran total Rp 45,12 triliun.