Mendagri Singgung Sanksi Pemecatan Kepala Daerah Soal Prokes, Ganjar: Boleh, Biar Tanggung Jawab

Kompas.com - 20/11/2020, 17:51 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyinggung sanksi pemecatan bagi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Boleh, enggak apa apa biar semua kepala daerah tanggung jawab," jelas Ganjar saat ditemui usai acara penutupan pameran UKM virtual di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Jumat (20/11/2020).

Kendati demikan, Ganjar mengatakan prosedur pemecatan kepala daerah juga tidak bisa serta merta karena harus melewati beberapa tahapan.

"Cuma itu ada prosedurnya, dan prosedurnya itu ada di UU pemda. Biasanya akan ada urutannya," ucapnya.

Baca juga: Disebut Pantas Diperiksa karena Biarkan Terjadi Kerumunan, Ini Respons Ganjar

Ganjar menjelaskan, seorang kepala daerah telah disumpah untuk melaksanakan peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Nah salah satu peraturan lerundang-undangan adalah kondisi kedaruratan. UU kesehatan begitu kan, terkait dengan pandemi dan sebagainya, itu banyak sekali, itu wajib dilaksanakan," katanya.

Apabila kepala daerah tidak melaksanakan ketentuan dari UU maka sudah melanggar sumpah.

"Kalau sudah melanggar sumpah, di-impeach. Tapi proses impeach tidak “kamu tak pecat" Tidak bisa. Harus proses dari dewan gitu," ujarnya.

Meski begitu, kata dia seorang kepala daerah tidak perlu mendapatkan ancaman terkait pemecatan itu.

"Tapi intinya sebenernya, kita dari kepala daerah itu enggak usah diancam. Mestinya semua punya kesadaran dan ngerti, ngerti kalau itu masalah, kalau itu bahaya ya kita hentikan," tegasnya.

Baca juga: Silaturahmi ke Kediaman Habib Luthfi, Ganjar Sebut Acara Keagamaan Tak Dilarang Asal Sesuai Protokol

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan insruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan.

Tito meminta kepala daerah untuk menjadi teladan dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan massa.

Tito mengingatkan kepada daerah wajib mematuhi aturan perundangan-undangan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X