HB X Tanggapi Adanya Sanksi Pemberhentian Dalam Instruksi Penegakan Prokes Mendagri

Kompas.com - 19/11/2020, 18:16 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat menemui wartawan di DPRD DIY. KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAGubernur DIY Sri Sultan HB X saat menemui wartawan di DPRD DIY.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut HB X, seharusnya masyarakat tanpa diingatkan oleh kepala daerah sudah mentaati protokol kesehatan mengingat risikonya ditanggung masyarakat sendiri.

"Bagi saya tegas itu penting ya, karena itu salah satu bentuk konsistensi. Tapi juga harapan saya tanpa diingatkan kepala daerah masyarakat mestinya mengikuti karena jika masyarakat tertular risikonya ada di dirinya sendiri," kata HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Pesan Sri Sultan HB X untuk Warga Pengungsi Merapi

Masyarakat dipandang HB X juga harus menyadari menjadi subyek dalam penanggulangan wabah.

Sehingga, pencegahan penularan penyakuit bukan hanya soal kewibawaan pemerintah daerah akan tetapi juga untuk diri masing-masing.

Terkait dengan sanksi pencopotan kepala daerah, HB X menuturkan hal tersebut tidak semudah yang diperkirakan.

"Tidak semudah yang diperkirakan harus ada keputusan presiden dan itu (kepala daerah) hasil dari pemilihan umum," ucap Sultan.

Namun, HB X mengatakan, pencopotan bisa saja terjadi jika Mendagri mengirim surat langsung kepada presiden.

Baca juga: Masyarakat Terdampak Uji Coba Jalur Pedestrian Malioboro, Sultan HB X: Saya Minta Maaf

Terkait penegakan protokol kesehatan di DIY, HB X sudah mengeluarkan peraturan gubernur yang mengatur hal tersebut.

Namun, tidak ada sanksi di dalamnya.

"Sekarang bagaimana protokol kesehatan dipatuhi walaupun di Yogya tidak ada sanksi," tutup Sultan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Instruksi itu berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pada poin pertama para kepala daerah diminta untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

"Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut," demikian isi salah satu poin instruksi Mendagri.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan, Ingatkan Kepala Daerah soal Sanksi Pemberhentian

Poin kedua, kepala daerah diminta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan covid 19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagaimana upaya terakhir.

Kemudian poin ketiga, kepala daerah diminta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19.

Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Sultan HB X Minta di Setiap Barak Pengungsian Merapi Disediakan Ruang Isolasi Covid-19

Sementara poin keempat berisi tentang sanksi bagi kepala daerah yang tidak menaati aturan perundang-undangan termasuk mengenai protokol kesehatan.

Sanksi tersebut sesuai dengan aturan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam poin kelima dijelaskan bahwa, berdasarkan Pasal 78 sanksi bagi kepala daerah yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan akan diberhentikan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan. Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan. Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Regional
Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Regional
Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Regional
Pelaku Pembunuhan Sembunyi 8 Jam Dalam Toko di Blitar, Curi Uang dan Aniaya Pemilik hingga Tewas, Ini Ceritanya

Pelaku Pembunuhan Sembunyi 8 Jam Dalam Toko di Blitar, Curi Uang dan Aniaya Pemilik hingga Tewas, Ini Ceritanya

Regional
Mendaki Gunung Ijen dengan Bupati Banyuwangi, Puan: Keren Banget...

Mendaki Gunung Ijen dengan Bupati Banyuwangi, Puan: Keren Banget...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X