Ganjar Merasa Kepala Daerah Tak Perlu Diancam Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kompas.com - 19/11/2020, 17:12 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat mengumpulkan sebanyak 1.000 lebih kepala desa dan camat Se-Jawa Tengah terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa dalam rapat kerja  Percepatan Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/20). Tribun Jateng/ Hermawan HandakaGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat mengumpulkan sebanyak 1.000 lebih kepala desa dan camat Se-Jawa Tengah terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa dalam rapat kerja Percepatan Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/20).

KOMPAS.com-Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri terkait penegakan protokol kesehatan (prokes) kepada kepala daerah untuk mengendalikan pandemi virus corona Covid-19, Rabu (18/11/2020).

Hal ini sebagai respons pemerintah atas sejumlah peristiwa kerumunan besar masyarakat di sejumlah daerah akhir- akhir ini. Kejadian ini seolah- olah tidak mampu ditangani kepala daerah.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tidak perlu mengancam- ancam dengan sanksi pencopotan.

Baca juga: Tanggapi Anies, Kemendagri Sebut Menteri Tito Sudah Beri Teguran untuk 82 Kepala Daerah yang Biarkan Kerumunan

Hal itu lantaran protokol kesehatan sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah.

"Enggak perlu diancam. Harus punya kesadaran," kata Ganjar, dalam diskusi yang disiarkan salah satu stasiun televisi, Rabu (18/11/2020) malam.

Dalam proses penerapan protokol kesehatan di wilayah Jawa Tengah, Ganjar mengaku sudah bicara dengan banyak orang.

Termasuk harus memperingatkan teman sendiri yang merupakan satu partai dan hendak maju Pilkada.

Hal itu dilakukan lantaran dalam beraktivitas tidak sesuai protokol kesehatan.

"Kelihatannya mereka menikmati, memberikan peringatan untuk jaga jarak saja tidak. Ini menghadapi pilkada. Memang tidak mudah berkomunikasi dengan rekan- rekan yang satu partai atau dukungan," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan, Ingatkan Kepala Daerah soal Sanksi Pemberhentian

Padahal, kata dia, dalam Pilkada, gerakan terkait penerapan protokol kesehatan bisa dijadikan materi atau bahan untuk kampanye.

Ganjar juga menceritakan terkait kejadian panggung dangdut yang diadakan di tengah pandemi yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal beberapa waktu lalu.

Dalam kasus tersebut, ia menyampaikan polisi harus tegas menindak.

Polisi harus mendapatkan dukungan dari kepala daerah agar ada kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

"Ini kan otonomi daerah, tunjukan daerah jangan bikin malu, tegas saja. Kepolisian yang sudah tegas harus didukung. Kalau tidak didukung kepala daerah, polisi juga ragu," sebut Ganjar.

Baca juga: Ganjar soal Pendaftaran Gibran Disinggung FPI: Itu Biasa

Ganjar menuturkan kepala daerah harus memiliki tanggung jawab daerahnya terkait aktivitas masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan.

Jangan sampai, jika ada kerumunan, hanya aparat keamanan yang menjadi korban hingga adanya pencopotan dari jabatan.

"Gubernur, bupati, wali kota harus tanggung jawab, jangan Kapolda menjadi korban, Pangdam jadi korban, kepala daerah malah ketawa ketiwi, itu tidak boleh," kata Ganjar.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Kata Ganjar Soal Ancaman Mendagri Kepala Daerah Bisa Dicopot Jika Abai Protokol Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan. Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan. Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Regional
Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Regional
Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Regional
Pelaku Pembunuhan Sembunyi 8 Jam Dalam Toko di Blitar, Curi Uang dan Aniaya Pemilik hingga Tewas, Ini Ceritanya

Pelaku Pembunuhan Sembunyi 8 Jam Dalam Toko di Blitar, Curi Uang dan Aniaya Pemilik hingga Tewas, Ini Ceritanya

Regional
Mendaki Gunung Ijen dengan Bupati Banyuwangi, Puan: Keren Banget...

Mendaki Gunung Ijen dengan Bupati Banyuwangi, Puan: Keren Banget...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X