Ganjar Merasa Kepala Daerah Tak Perlu Diancam Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kompas.com - 19/11/2020, 17:12 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat mengumpulkan sebanyak 1.000 lebih kepala desa dan camat Se-Jawa Tengah terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa dalam rapat kerja  Percepatan Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/20). Tribun Jateng/ Hermawan HandakaGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat mengumpulkan sebanyak 1.000 lebih kepala desa dan camat Se-Jawa Tengah terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa dalam rapat kerja Percepatan Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/20).

KOMPAS.com-Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri terkait penegakan protokol kesehatan (prokes) kepada kepala daerah untuk mengendalikan pandemi virus corona Covid-19, Rabu (18/11/2020).

Hal ini sebagai respons pemerintah atas sejumlah peristiwa kerumunan besar masyarakat di sejumlah daerah akhir- akhir ini. Kejadian ini seolah- olah tidak mampu ditangani kepala daerah.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tidak perlu mengancam- ancam dengan sanksi pencopotan.

Baca juga: Tanggapi Anies, Kemendagri Sebut Menteri Tito Sudah Beri Teguran untuk 82 Kepala Daerah yang Biarkan Kerumunan

Hal itu lantaran protokol kesehatan sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah.

"Enggak perlu diancam. Harus punya kesadaran," kata Ganjar, dalam diskusi yang disiarkan salah satu stasiun televisi, Rabu (18/11/2020) malam.

Dalam proses penerapan protokol kesehatan di wilayah Jawa Tengah, Ganjar mengaku sudah bicara dengan banyak orang.

Termasuk harus memperingatkan teman sendiri yang merupakan satu partai dan hendak maju Pilkada.

Hal itu dilakukan lantaran dalam beraktivitas tidak sesuai protokol kesehatan.

"Kelihatannya mereka menikmati, memberikan peringatan untuk jaga jarak saja tidak. Ini menghadapi pilkada. Memang tidak mudah berkomunikasi dengan rekan- rekan yang satu partai atau dukungan," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan, Ingatkan Kepala Daerah soal Sanksi Pemberhentian

Padahal, kata dia, dalam Pilkada, gerakan terkait penerapan protokol kesehatan bisa dijadikan materi atau bahan untuk kampanye.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

325 Rumah di Demak Rusak Diterjang Puting Beliung, 5 Roboh

325 Rumah di Demak Rusak Diterjang Puting Beliung, 5 Roboh

Regional
Dua Besan Bertengkar, Lalu Berujung Pembacokan, Ini Kronologinya

Dua Besan Bertengkar, Lalu Berujung Pembacokan, Ini Kronologinya

Regional
Cerita Budi dan Yudi Berbagi Kasih untuk Nakes lewat Pempek

Cerita Budi dan Yudi Berbagi Kasih untuk Nakes lewat Pempek

Regional
5 Remaja Dipanggil Polisi karena Joget Erotis di Zebra Cross, Alasannya demi Konten Tiktok

5 Remaja Dipanggil Polisi karena Joget Erotis di Zebra Cross, Alasannya demi Konten Tiktok

Regional
Eri Cahyadi Dilantik Jadi Walkot Surabaya, Pengamat: Dia Digadang-gadang Seperti Risma...

Eri Cahyadi Dilantik Jadi Walkot Surabaya, Pengamat: Dia Digadang-gadang Seperti Risma...

Regional
Polisi Dilempari Batu Saat Bubarkan Balap Liar di Makassar

Polisi Dilempari Batu Saat Bubarkan Balap Liar di Makassar

Regional
Program Jangka Pendek Walkot Semarang untuk Banjir, Tambah Pompa dan Atasi Masalah Sampah

Program Jangka Pendek Walkot Semarang untuk Banjir, Tambah Pompa dan Atasi Masalah Sampah

Regional
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Halmahera Selatan, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Halmahera Selatan, Tidak Berpotensi Tsunami

Regional
Tak Hanya Kusmiyati yang Tertipu Rp 200 Juta demi Anaknya Jadi PNS, Uang Sutikno Rp 102 Juta Juga Raib

Tak Hanya Kusmiyati yang Tertipu Rp 200 Juta demi Anaknya Jadi PNS, Uang Sutikno Rp 102 Juta Juga Raib

Regional
Jenazah Kakek 69 Tahun Dibawa Pakai Perahu Karet Terobos Banjir di Semarang

Jenazah Kakek 69 Tahun Dibawa Pakai Perahu Karet Terobos Banjir di Semarang

Regional
Selain di Surabaya, Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Malang, Sidoarjo, dan Mojokerto

Selain di Surabaya, Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Malang, Sidoarjo, dan Mojokerto

Regional
Maafkan 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap, Pemilik Pabrik: Demi Utuhnya Silaturahmi...

Maafkan 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap, Pemilik Pabrik: Demi Utuhnya Silaturahmi...

Regional
Cerita Bupati Trenggalek Mampir ke SMA 6 Surabaya Usai Dilantik, Mengaku Kangen dan Teringat Sering Bolos

Cerita Bupati Trenggalek Mampir ke SMA 6 Surabaya Usai Dilantik, Mengaku Kangen dan Teringat Sering Bolos

Regional
Jadi Wali Kota Medan, Bobby Nasution: Kita Buang Semua Ego agar Dapat Berkolaborasi

Jadi Wali Kota Medan, Bobby Nasution: Kita Buang Semua Ego agar Dapat Berkolaborasi

Regional
Usai Dilantik Jadi Bupati, Mukti Agung Wibowo: Gaji Saya untuk Warga Pemalang

Usai Dilantik Jadi Bupati, Mukti Agung Wibowo: Gaji Saya untuk Warga Pemalang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X