Duduk Perkara Mahasiswa Unnes Laporkan Rektor ke KPK hingga Dianggap Rusak Reputasi Kampus

Kompas.com - 17/11/2020, 11:50 WIB
Ilustrasi mahasiswa, kampus, universitas, perguruan tinggi ShutterstockIlustrasi mahasiswa, kampus, universitas, perguruan tinggi
Editor Rachmawati

Namun peringatan tersebut, menurut Rodiyah, diabaikan oleg Frans.

"Selain itu, kami juga telah menyampaikan informasi dan undangan kepada orangtua Frana namun tidak hadir. Menimbang dan memperhatikan fakta tersebut, berdasarkan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2003 kami memutuskan mengembalian Frans kepada orangtuanya," katanya, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Uniknya Kontes Ikan Louhan di Mall Sentraland Semarang

Dekan menegaskan, surat keputusan tersebut bukan merupakan sanksi maupun pencabutan status kemahasiswaan Frans.

Namun, lebih kepada memberi kesempatan kepada Frans untuk dilakukan pembinaan oleh orangtua yang akan dievaluasi perkembangannya dalam enam bulan ke depan.

"Ini belum merupakan sanksi. Karena pengembalian pembinaan moral karakter bukan sanksi. Saya tidak mengatakan pemutusan dan pencabutan tapi penundaan. Jadi memang masih pembinaan."

"Kalau sanksi nanti menunggu keputusan rektor. Setelah 6 bulan nanti ada dewan etik universitas untuk mengevaluasi lalu ada proses berikutnya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihaknya berharap orangtua Frans agar kooperatif dalam menanggapi surat keputusan tersebut.

Baca juga: Respons Disbudpar Semarang soal Vlogger Diminta Rp 3 Juta di Lawang Sewu

KPK sayangkan tindak kampus

Sementara itu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyayangkan sikap Universitas Negeri Semarang ( Unnes) yang mengembalikan pembinaan mahasiswanya, Frans Josua Napitu ke orangtua.

Ghufron mengingatkan bahwa masyarakat berhak melapor jika mengetahui adanya tindak pidana dan hal tersebut dilindungi oleh hukum.

Menurutnya, sesuai Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Serangan Kera Liar Rusak Lahan Pertanian Warga di Kabupaten Semarang

Bahkan, negara telah menyiapkan peghargaan atas pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Oleh karena itu jika ada pihak PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam berperan serta dalam pemberantasan korupsi hal tersebut sangat disayangkan," ujar Ghufron.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Riska Farasonalia, Ardito Ramadhan | Editor: Khairina, Krisiandi)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Regional
TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

Regional
Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Regional
Gelar Tes Rapid Antigen Gratis, Pemkot Madiun Targetkan PPKM Level 1

Gelar Tes Rapid Antigen Gratis, Pemkot Madiun Targetkan PPKM Level 1

Regional
Dapat Kejutan, Ganjar Pranowo Terima Baju Adat dari Masyarakat Tobelo

Dapat Kejutan, Ganjar Pranowo Terima Baju Adat dari Masyarakat Tobelo

Regional
Antusiasme Warga Pulau Parang Sambut Ganjar Pranowo

Antusiasme Warga Pulau Parang Sambut Ganjar Pranowo

Regional
Persiapan Matang, Kontingen Papua Optimistis Bisa Masuk 5 Besar PON XX

Persiapan Matang, Kontingen Papua Optimistis Bisa Masuk 5 Besar PON XX

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.