Sopi Masuk RUU Larangan Minuman Beralkohol, Pemprov: Itu Artinya Menghapus Budaya NTT

Kompas.com - 13/11/2020, 13:12 WIB
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019) KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREGubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan  Minuman Beralkohol (Minol) kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin dalam RUU itu juga melarang minuman beralkohol tradisional seperti sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lainnya.

Baca juga: Gubernur NTT Tentukan Harga Terendah dan Tertinggi Minuman Sophia

RUU itu mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NTT.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, secara tegas meminta DPR RI mengkaji dengan baik RUU itu.

Baca juga: Apa Saja Minuman Tradisional yang Dilarang Dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol?

Karena bagi masyarakat NTT, minuman tradisional seperti sopi dan tuak merupakan minuman yang berkaitan dengan budaya setempat.

"Sehingga kalau mereka mau membuat RUU itu berarti mereka mau menghapus budaya NTT," tegas Marius kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2020) siang.

Baca juga: Minuman Sophia, dari Cerita Gubernur NTT hingga Dikritik Anggota Dewan

Menurut Marius, selain sebagai budaya, banyak masyarakat NTT juga menggantungkan hidupnya dari minuman tradisional beralkohol.

Dari minuman itu, masyarakat bisa membiayai pendidikan dan kesehatan dengan menjual sopi.

"Kecuali negara membuat undang-undang untuk pendidikan dan kesehatan gratis baru boleh mengeluarkan undang--undang tersebut," ujar Marius.

RUU ini juga dinilai membatasi potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang sangat merugikan masyarakat NTT.

Marius mengatakan, minuman sopi atau tuak  sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum negara ini dibentuk.

"Pertanyaan saya, apakah kita semua akan membasmi pohon tuak, atau pohon lontar sebagai bahan baku pembuatan sopi? Itu tidak mungkin terjadi karena tumbuhan itu sudah diberikan Tuhan kepada manusia untuk didayagunakan," ujar dia.

Menurut Marius, DPR tidak boleh melihat dampak minuman itu hanya sebatas memabukan saja. Cara berpikir seperti itu sangat sederhana.

Marius meyakini RUU ini akan mendapat penolakan dari masyarakat luas di seluruh Indonesia khususnya NTT yang selama ini menjadikan minuman itu sebagai mata pencarian dan juga sosial budaya.

"Misalnya di Manggarai, pembicaraan adat belum bisa dimulai tanpa minuman itu. Termasuk juga di Timor, setiap upacara adat ataupun sanksi adat harus disertai minuman sopi. Itu warisan budaya dari para leluhur yang sudah berlangsung ribuan tahun lalu," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X