Sopi Masuk RUU Larangan Minuman Beralkohol, Pemprov: Itu Artinya Menghapus Budaya NTT

Kompas.com - 13/11/2020, 13:12 WIB
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019) KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREGubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan  Minuman Beralkohol (Minol) kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin dalam RUU itu juga melarang minuman beralkohol tradisional seperti sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lainnya.

Baca juga: Gubernur NTT Tentukan Harga Terendah dan Tertinggi Minuman Sophia

RUU itu mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NTT.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, secara tegas meminta DPR RI mengkaji dengan baik RUU itu.

Baca juga: Apa Saja Minuman Tradisional yang Dilarang Dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol?

Karena bagi masyarakat NTT, minuman tradisional seperti sopi dan tuak merupakan minuman yang berkaitan dengan budaya setempat.

"Sehingga kalau mereka mau membuat RUU itu berarti mereka mau menghapus budaya NTT," tegas Marius kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2020) siang.

Baca juga: Minuman Sophia, dari Cerita Gubernur NTT hingga Dikritik Anggota Dewan

Menurut Marius, selain sebagai budaya, banyak masyarakat NTT juga menggantungkan hidupnya dari minuman tradisional beralkohol.

Dari minuman itu, masyarakat bisa membiayai pendidikan dan kesehatan dengan menjual sopi.

"Kecuali negara membuat undang-undang untuk pendidikan dan kesehatan gratis baru boleh mengeluarkan undang--undang tersebut," ujar Marius.

RUU ini juga dinilai membatasi potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang sangat merugikan masyarakat NTT.

Marius mengatakan, minuman sopi atau tuak  sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum negara ini dibentuk.

"Pertanyaan saya, apakah kita semua akan membasmi pohon tuak, atau pohon lontar sebagai bahan baku pembuatan sopi? Itu tidak mungkin terjadi karena tumbuhan itu sudah diberikan Tuhan kepada manusia untuk didayagunakan," ujar dia.

Menurut Marius, DPR tidak boleh melihat dampak minuman itu hanya sebatas memabukan saja. Cara berpikir seperti itu sangat sederhana.

Marius meyakini RUU ini akan mendapat penolakan dari masyarakat luas di seluruh Indonesia khususnya NTT yang selama ini menjadikan minuman itu sebagai mata pencarian dan juga sosial budaya.

"Misalnya di Manggarai, pembicaraan adat belum bisa dimulai tanpa minuman itu. Termasuk juga di Timor, setiap upacara adat ataupun sanksi adat harus disertai minuman sopi. Itu warisan budaya dari para leluhur yang sudah berlangsung ribuan tahun lalu," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Napi Kendalikan Rumah Pabrik Sabu di Lombok Timur

Fakta Napi Kendalikan Rumah Pabrik Sabu di Lombok Timur

Regional
BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

Regional
Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Regional
Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Regional
Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Regional
Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Regional
Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Regional
2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

Regional
Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Regional
Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Regional
Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Regional
Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Regional
Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Regional
Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X