30 Sekolah di Sleman Siap Dijadikan Barak Pengungsian Merapi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyiapkan puluhan gedung sekolah untuk dijadikan tempat pengungsian warga lereng Gunung Merapi.

"Kaitan dengan tanggap darurat ini, dari BPBD dan tim relawan sudah ketemu kami, sudah memetakan sekolah-sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana, Kamis (12/11/2020).

Hal ini dilakukan untuk skenario jika nantinya radius bahaya menjadi 9 Km dan jumlah warga yang harus mengungsi lebih banyak lagi.

Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kapasitas barak pengungsian hanya bisa diisi 50 persen.

"Sekiranya nanti perlu penambahan tempat pengungsian dan diperkirakan kalau yang harus di kosongkan 9 Km (dari Puncak Gunung Merapi). Apalagi di masa pandemi barak pengungsian maksimal hanya dihuni 50 persen," ungkapnya.

Baca juga: Jumlah Pengungsi Gunung Merapi di Sleman Kini 185 Orang

Menurutnya, dari hasil pemetaan ada 30 sekolah yang dipersiapkan untuk barak pengungsian.

Sekolah-sekolah tersebut berada di Kecamatan Cangkringan, Turi, Pakem dan Ngemplak.

"Ini skenario kalau sampai radius 9 Km. Kalau sekarang kan masih 5 Km," urainya.

Terkait rencana tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman meminta BPBD Sleman untuk berkoordinasi dengan desa. Kemudian desa dengan sekolah membuat MoU.

"Dalam rangka menyiapkan itu agar semua tertata dengan baik, Kami mohon membuat MoU antara Desa dengan sekolah," tuturnya.

Baca juga: Terdengar Suara Gemuruh, Warga Lereng Gunung Merapi di Boyolali Minta Dievakuasi

MoU tersebut, lanjutnya, mengatur tentang penanganan kebersihan.

Selain itu juga keamanan terkait dengan aset yang dimiliki sekolah.

"MoU nya paling nggak harus mengatur kebersihan, kalau nanti selesai kan pemerintah desa juga harus bertanggungjawab. Keamanan aset sekolah, penggunaan ruang, kalau sudah selesai juga sterilisasi sekolah karena masa pandemi," tegasnya.

Pihaknya juga sudah memanggil kepala-kepala UPT Pelayanan pendidikan di masing-masing kecamatan untuk mengkomunikasikan terkait pembuatan MoU dengan pihak desa.

"Walaupun digunakan sekolah juga dapat perlindungan, dulu belum ada MoU sekarang saya minta paling tidak ada (MoU). Sekarang kan mitigasi semakin terencana dengan baik, dengan MoU ini Kita harapkan begitu selesai, sekolah dalam kondisi aman dan bersih," pungkasnya.