Kompas.com - 12/11/2020, 16:34 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menyerahkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian di halaman depan Tajug Cilodong, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi karena meresahkan petani di Indonesia.

Dedi mengatakan, pemerintah harus serius menangani masalah ini. Kelangkaan pupuk subsidi sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Pemerintah diminta segera melakukan tindakan cepat. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah meremehkan petani dengan membiarkan masalah kelangkaan pupuk berlarut-larut.

"Masalah pupuk langka sudah lama dibahas berulang-ulang. Tapi seperti tak ada solusi. Seolah diremehkan. Keluhannya di mana-mana. Pupuk semakin langka, petani jangan terus diremehkan," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Ibarat Seperti Jatuh Tertimpa Tangga, Harga Hasil Tani Sudah Murah, Pupuk Masih Saja Sulit 

Dedi mengatakan, pemerintah harus mengambil tindakan cepat. Tidak lagi berkutat pada persoalan data dan sejenisnya. 

Persoalan data, kata Dedi, pemerintah desa sudah memilikinya secara lengkap. Pemerintah desa memiliki data lengkap tentang kepemilikan hak tanah, siapa yang layak dan tak layak mendapat subsidi pupuk.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dedi mengatakan, pemerintah jangan lagi berputar di berbagai mekanisme, karena musim tanam harus segera terlaksana dengan baik. Ini bagian terpenting untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Ia menjelaskan, petani kesulitan mendapat pupuk subsidi karena beberapa hal. Pertama, mereka harus memakai kartu tani. Namun kartu taninya banyak yang mengalami masalah. Ada daerah yang tak memiliki sinyal internet sehingga sulit untuk mengaksesnya.

Masalah kartu tani ini, kata Dedi, harus segera diatasi. Penggunaan kartu tani yang belum optimal bisa diatasi dengan menggunakan sistem pelayanan manual. Cara manual ini bisa dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa karena mereka memiliki data yang lengkap dan akurat tentang kepemilikan hak tanah.

"Dalam upaya optimalkan kartu tani, verifikasi data dan sejenisnya yang menyangkut mekanisme administratif digital, sistem pelayanan manual harus tetap dilaksanakan. Jangan menyulitkan para petani. Mereka sudah menyelamatkan Indonesia dari krisis," tandas Dedi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X