Antisipasi Merapi Saat Pilkada, KPU Jateng Berencana Pindahkan TPS

UNGARAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mulai mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Seperti diketahui, wilayah yang menggelar pilkada dan masuk dalam zona rawan erupsi adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Magelang.

Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan, telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana vulkanologi.

Di Klaten setidaknya ada tiga desa yang berada di zona bahaya erupsi.

"Kita berdoa dan berharap agar pilkada nanti bisa berjalan lancar tanpa terdampak erupsi Gunung Merapi," jelasnya usai talk show Prime Time Pilkada Sukses di Masa Pandemi, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Pengungsi Merapi di Sleman Bertambah Jadi 203 Orang

Desa tersebut adalah Desa Sidorejo, Tegalmulyo dan Desa Balerante, di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

Total ada 18 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut.

"Pola mitigasi dan antisipasinya berencana memindahkan TPS yang berada di zona bahaya ke lokasi yang lebih aman di tempat pengungsian," kata Yulianto.

Dia menuturkan, langkah ini dilakukan untuk mendekatkan TPS dengan warga di tempat pengungsian.

"Untuk pelaksanaannya KPU berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena data pengungsi termasuk lokasi pengungsian wewenang di BPBD," ungkapnya.

Baca juga: Status Siaga, Warga Lereng Merapi di Boyolali Masih Beraktivitas Normal

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengatakan, tahapan pilkada serentak di berbagai daerah seperti tidak ada gaungnya dan berbeda dengan perhelatan sebelumnya.

“Pilkada serentak di masa pandemi ini memang kurang heroik,” ungkapnya.

Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke Tempat pemungutan Suara (TPS).

Meski begitu, Bambang mengapresiasi KPU yang telah bekerja keras menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, termasuk mengupayakan kehadiran masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

"Pelaksanaan pilkada di masa pandemi harus tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," kata Bambang.