KPU Kaltara Diminta Percepat Distribusi Logistik Pilkada untuk Wilayah Terpencil

NUNUKAN, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara diminta mempercepat distribusi logistik pemilihan kepada daerah (Pilkada) untuk sejumlah wilayah terpencil dan terisolir.

Hal tersebut mengingat cuaca memasuki musim hujan yang akan berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik Pilkada Kaltara 2020.

"Distribusi logistik sangat menjadi perhatian kami utamanya ke daerah pedalaman dan perbatasan. Penerbangan ke sana sangat tergantung juga kondisi cuaca. Potensi bencana juga ada. Juga mungkin berkaitan kendala infrastruktur," ujar Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi kepada wartawan, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Bawaslu Nunukan Temukan Oknum Kades Diduga Terlibat Kampanye Paslon

Teguh menjelaskan, Kalimantan Utara masih memiliki akses terbatas ke wilayah pedalaman dan perbatasan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur untuk kali kedua di provinsi termuda Tanah Air ini.

Apalagi, kata dia, ada beberapa wilayah di Kabupaten Malinau dan Nunukan yang hanya dapat dijangkau dengan pesawat berbadan kecil yang disediakan maskapai penerbangan perintis.

Daerah tersebut antara lain Pujungan, Sungai Tubu, Apau Kayan, Kayan Hilir, dan Krayan.

"Banyak desa-desa yang jaraknya pun berjauhan dengan ibu kota kecamatan. Sehingga distribusinya harus lebih awal agar sampai tepat waktu," ujarnya.

Baca juga: Tangkal Radikalisme di Perbatasan RI-Malaysia, DPRD Nunukan Ajukan Raperda Pulau Santri

Teguh mengingatkan kepada pemkab dan KPU Kabupaten/Kota untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2020.

"Jangan sampai semangat kita menjadikan pilkada sebagai momen perlawanan terhadap Covid-19, justru berbalik menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kita harus ciptakan pilkada yang sukses, demokratis, dan aman Covid-19," katanya.

Dihubungi terpisah, ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islamy mengatakan, KPU Kaltara sudah melakukan berbagai pertemuan membahas skema distribusi logistik untuk wilayah terpencil dan terisolir terutama di tapal batas negara.

Dikatakannya, pengalaman Pemilu 2019 menjadi barometer untuk dijadikan pertimbangan dalam pendistribusian logistik Pilkada 2020.

"Kita memiliki banyak wilayah yang buruh perhatian lebih, seperti Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang memiliki tantangan berbahaya di jalur sungainya, dan lebih spesifik Kecamatan Krayan yang hanya bisa ditempuh lewat udara, begitu pula untuk lima kecamatan di Kabupaten Malinau, kita sudah bersiap lakukan skenario pengiriman logistik lebih awal," katanya.

Dalam mengatasi pengiriman logistik ke wilayah yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat, KPU juga sudah merencanakan carter agar tak mengganggu penerbangan regular ke sejumlah daerah tersebut.

Sehingga kapasitas pesawat yang hanya dinaiki paling banyak 12 orang tersebut tidak terhenti.

"Strateginya sama dengan sebelumnya, untuk kotak suara akan kita packing dan kita rakit saat sampai lokasi tujuan, efisiensi anggaran juga, kita pastikan logistik tersegel dan terjaga keamanannya,’’lanjutnya.

Sejauh ini, KPU Kaltara sudah meminta laporan dari KPU Kabupaten Nunukan dan KPU Kabupaten Malinau agar menyerahkan laporan tertulis berisi rincian biaya kontrak pesawat, jadwal, dan estimasi waktu.

"Informasi yang kami dapat dari kawan kawan di KPU Nunukan dan KPU Malinau, distribusi logistik untuk daerah pedalaman dimulai awal Desember 2020, kita juga masih menunggu laporan estimasi biaya, berapa kali armada kita pakai dan laporan tertulis lainnya, kita akan rakor lagi dalam waktu dekat," katanya.