Jaga Netralitas, DPRD Jember Minta Pendamping Bansos Tak Pakai Atribut Paslon

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Jember memanggil ratusan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jember pada Kamis (5/11/2020).

DPRD Jember meminta para pendamping bantuan sosial itu bersikap netral selama penyelenggaraan Pilkada Jember.

Sebab, ada relawan Pemkab Jember yang memakai masker bergambar calon petahana saat membagikan bantuan sosial. Hal ini dinilai melanggar etika penyaluran bantuan saat pilkada.

“Tolong dijaga kode etiknya, jangan dipakai simbol-simbol calon tertentu,” kata anggota DPRD Jember Nur Hasan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Jember, Kamis.

Nur Hasan menerima laporan berupa video dan foto seorang pendamping yang memakai atribut salah satu pasangan calon saat membagikan bantuan sosial.

Baca juga: Motor Terparkir 2 Hari di Pantai, Pemiliknya Diduga Tenggelam, Tim Pencari Diturunkan

Pihak yang membagikan bansos itu merupakan relawan yang direkrut Pemkab Jember.

“Relawan yang diangkat menjadi penyalur bantuan itu, kalau ada seragam, pakai seragam,” terang politisi PKS tersebut.

Para relawan diharapkan tak memakai baju atau jaket bergambar paslon tertentu. Seharusnya, atribut yang mereka gunakan memiliki logo Pemkab Jember.

Sementara itu, koordinator PKH Kabupaten Jember Otong Muji Nugroho menambahkan para pendamping terus berupaya menjaga netralitas.

“Kami sudah diberi instruksi tegas oleh kepala dinas untuk tidak berpolitik praktis,” terang dia.