Polemik soal Kenaikan Tunjangan DPRD Sukabumi di Tengah Pandemi

SUKABUMI, KOMPAS.com - Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/11/2020).

Kali ini, massa mengkritisi soal rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD Kota Sukabumi.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, rencananya DPRD Kota Sukabumi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Sukabumi 2020 mengajukan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan.

Baca juga: Kamis Pagi, Warga Sukabumi Rasakan Guncangan Gempa Magnitudo 5,2

Demo mahasiswa dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Progresif (HMP) ini menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota Sukabumi.

Selesai dari Kantor Wali Kota Sukabumi, mahasiswa melanjutkan aksi di Gedung DPRD.

Dalam aksinya, para mahasiswa ini membentangkan spanduk besar bertuliskan, ''Bukannya mikir buat rakyat, malah minta naik tunjangan.''

''Tuntutan kami agar DPRD dan Wali Kota Sukabumi membatalkan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD di APBD Perubahan 2020,'' kata salah satu mahasiswa Rayhan Ar Rasyid kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Update Gempa Banten yang Terasa di Sukabumi, Belum Ada Laporan Kerusakan

Menurut dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, keinginan para Wakil Rakyat untuk menaikkan tunjangan transportasi dan perumahan adalah sesuatu yang tidak wajar.

Sebab, masyarakat saat ini sedang dalam kondisi kesusahan.

''Ya tidak logis dan tidak memiliki sisi rasa kemanusiaan,'' ujar dia.

Mahasiswa HMP menyebut, kenaikan tunjangan DPRD Kota Sukabumi untuk perumahan yang awalnya Rp 6,3 miliar menjadi Rp 7,7 miliar.

Kemudian tunjangan transportasi yang awalnya Rp 4,1 miliar menjadi Rp 4,8 miliar.

Namun tidak ada keterangan lebih lengkap.

Baca juga: Gempa di Banten Terasa Cukup Kuat, Warga Gemetaran Keluar Saat Hujan