Klaster Keluarga Merebak di Kaltim, Diduga karena Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri

SAMARINDA, KOMPAS.com – Klaster penularan Covid-19 melalui anggota keluarga akhir-akhir ini meluas di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dinas Kesehatan Kaltim menduga munculnya klaster keluarga dipicu isolasi secara mandiri yang dijalani pasien positif Covid-19 tanpa gejala atau berstatus orang tanpa gejala (OTG).

“Isolasi mandiri itu memang sesuai perintah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI bagi OTG. Tapi sejauh ini hasil identifikasi kami justru jadi pemicu klaster keluarga,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Padilah Mante Runa saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Pemprov Kaltim Larang ASN Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Hal tersebut karena pelaksanaannya, selain sulit dikontrol petugas, juga ketidakpatuhan pasien itu sendiri.

Misalnya, saat pasien Covid-19 merasa bosan berdiam di kamar, ada peluang dia berinteraksi di lingkungan sekitar atau dalam rumah masih terbuka.

Walaupun ada yang juga benar-benar menjalani isolasi mandiri secara baik dan benar.

Namun, peluang tidak patuh tergolong masih tinggi, sebab, angka penularan antar anggota keluarga akhir ini meningkat berdasarkan hasil tracing Satgas Covid-19.

KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Padilah Mante Runa saat diwawancarai awak media di Samarinda, Selasa (3/11/2020).

Sebagai contoh, Padilah mengisahkan dirinya saat positif Covid-19 bersama suaminya Masjaya. Keduanya terbentuk karena klaster keluarga. Namun saat ini kedua sudah sembuh.

“Kita kan enggak ada yang tahu. Namanya kita manusia biasa bisa saja lalai. Kejadian seperti saya jugakan, positif klaster keluarga. Untung saja anak-anak tidak kena,” kisahnya.

Baca juga: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Kaltim Capai 81,2 Persen

Untuk itu, larangan isolasi, kata Padilah tengah disosialisaskan kepada masyarakat.

Hal itu sesuai instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI saat rapat koordinasi pada 30 Oktober 2020.

“Tapi kita enggak tegas dilapangan karena payung hukum Permenkes terkait isolasi mandiri belum dicabut. Masyarakat bisa saja menolak karena masih ada Permenkes. Makanya kami sifatnya mengimbau saja,” terang dia.