Drone Jatuh di Kawasan Borobudur, Balai Konservasi Lakukan Evaluasi

MAGELANG, KOMPAS.com - Balai Konservasi Borobudur (BKB) segera melakukan evaluasi penerbangan pesawat nirawak atau drone di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu menyusul peristiwa jatuhnya drone di candi Buddha terbesar di dunia itu pada 20 Oktober 2020 lalu.

"Kami akan lakukan evaluasi penerbangan drone di kawasan Candi Borobudur," kata Kepala BKB Wiwit Kasiyati, dikonfirmasi Jumat (30/10/2020).

Baca juga: Drone Jatuh di Kawasan Borobudur, Balai Konservasi: Tak Ada Kerusakan di Candi

Meski demikian Wiwit tidak merincikan apa saja yang perlu dievaluasi. Tapi ia membenarkan jika ada drone yang jatuh di kawasan cagar budaya dunia itu.

“Bahwa benar telah terjadi jatuhnya pesawat drone di kawasan Candi Borobudur pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 12.28 WIB,” kata Wiwit.

Menurutnya, petugas BKB telah memeriksa, baik terhadap dampak kerusakan pada candi maupun terhadap personil yang menerbangkannya.

“Hingga saat ini tidak ditemukan kerusakan atau vandalisme yang disengaja oleh personil dimaksud,” tuturnya.

Atas kejadian itu, beberapa pihak mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengungkap ke publik karena kasus ini menyangkut pelestarian warisan nenek moyang bangsa.

Baca juga: Libur Panjang, Wisatawan Candi Borobudur Jalani Rapid Test Acak

Pemerhati dan Praktisi Kebijakan Heritage (Warisan Budaya), Jhohannes Marbun mengemukakan, peristiwa ini juga termasuk isu sensitif bagi masyarakat internasional karena menyangkut tanggung jawab pemerintah terhadap Candi Borobudur yang sudah menjadi warisan budaya dunia.

“Presedennya drone jatuh, berarti ada sesuatu yang alpa atau tidak dilalui secara baik dan benar. Itu satu hal yang perlu diketahui. Yang kedua, saya berpikir, apa untungnya kasus ini ditutup?" katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (28/10/2020).

"Artinya apa, ketika ini ditutup, sementara Borobudur merepresentasikan kepentingan yang lebih luas begitu juga pemerintah, kan merepresentasikan kepentingan-kepentingan publik juga,” lanjut Marbun.