Dipecat karena Orientasi Seksual, Seorang Mantan Polisi Kembali Gugat Polda Jateng

Kompas.com - 28/10/2020, 21:18 WIB
Ilustrasi pengadilan ShutterstockIlustrasi pengadilan

SEMARANG, KOMPAS.com - Seorang mantan polisi berinisial TT yang dipecat karena orientasi seksualnya menggugat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang.

Gugatan terhadap Polda Jawa Tengah ini bukan kali pertama dilayangkan laki-laki yang terakhir berpangkat brigadir tersebut.

Pada Maret 2019, TT sudah menggugat tempatnya dulu bertugas. Kala itu, dia merasa pemberhentian secara tidak hormat (PTDH) pada 27 Desember 2018 atas dugaan perilaku seksual yang menyimpang tidak sesuai prosedur.

Baca juga: Menpan RB: Tak Ada Sanksi Hukum bagi ASN LGBT, Hanya soal Etik

Selain itu, pemberhentian TT dinilai melanggar hak asasi manusia.

Namun, gugatan itu dianggap kuasa hukum TT tidak kunjung diproses, sehingga gugatan kembali dilayangkan pada 31 Agustus 2020.

"Kita gugat lagi karena pada sidang tahun sebelumnya (23 Mei 2019) belum memasuki pembahasan pokok perkara," kata kuasa hukum TT dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Aisyah Humaida, saat dihubungi, Rabu (28/10/2020).

Aisyah mengatakan, awalnya TT diperiksa atas tuduhan tindakan pemerasan tapi tidak terbukti.

Pemeriksaan terhadap TT pun tetap berlanjut dengan alasan pelanggaran etik karena orientasi seksual yang dianggap menyimpang.

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Padahal, kata dia orientasi seksual secara spesifik telah diatur dalam internal Polri.

"Sudah diatur pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/09)," imbuhnya.

Menurutnya, PTDH karena alasan orientasi seksual minoritas dan proses pemeriksaan etik tidak sesuai prosedur.

"Bukti bahwa Brigadir TT tidak pernah melakukan pelanggaran etik, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, semestinya pantas dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan PTDH," katanya.

Baca juga: Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Pihaknya meminta agar hakim membatalkan surat pemecatan Brigadir TT karena dinilai cacat hukum.

Saat ini proses hukum tengah berjalan hingga tahap pembuktian.

"Kita masih menunggu kepastian kelanjutan sidangnya dari PTUN Semarang karena masih ada libur panjang," ujarnya.

Pihaknya berharap agar tidak ada perilaku diskriminatif selama proses hukum berlanjut.

Baca juga: Berkenalan dengan Definisi Orientasi Seksual dan Jenis-jenisnya

"Karena dengan orientasi seksual apapun tidak mempengaruhi profesionalitas. Jangan ada perlakuan berbeda karena perbedaan pangkat," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com sudah berupaya untuk mengonfirmasi ke Polda Jateng. Namun, belum ada jawaban.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Minta Warga Waspadai Lahar Dingin Pasca-letusan Gunung Semeru

BNPB Minta Warga Waspadai Lahar Dingin Pasca-letusan Gunung Semeru

Regional
Mantan Pejabat BNN Sumut Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Rp 756 Juta

Mantan Pejabat BNN Sumut Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Rp 756 Juta

Regional
Harga Cabai Rawit Merah di Cianjur Tembus Rp 100.000 Per Kg

Harga Cabai Rawit Merah di Cianjur Tembus Rp 100.000 Per Kg

Regional
Sungai di Manado Meluap, Warga Diminta Mengungsi

Sungai di Manado Meluap, Warga Diminta Mengungsi

Regional
Kronologi Kejar-kejaran Satgas Bea Cukai Vs Kapal Rokok Ilegal, Kapal Satgas Sempat Dilempari Bom Molotov

Kronologi Kejar-kejaran Satgas Bea Cukai Vs Kapal Rokok Ilegal, Kapal Satgas Sempat Dilempari Bom Molotov

Regional
Di Tengah Pandemi, Lapangan Migas di Sumsel Bukukan Kenaikan Produksi

Di Tengah Pandemi, Lapangan Migas di Sumsel Bukukan Kenaikan Produksi

Regional
BPPTKG Rekomendasikan Pengungsi di Luar Daerah Bahaya Letusan Merapi untuk Pulang

BPPTKG Rekomendasikan Pengungsi di Luar Daerah Bahaya Letusan Merapi untuk Pulang

Regional
Marah Tanah Warisan Ayahnya Digarap, Keponakan Aniaya Paman Hingga Tewas

Marah Tanah Warisan Ayahnya Digarap, Keponakan Aniaya Paman Hingga Tewas

Regional
PLN Pasang Telepon Satelit, Perlancar Koordinasi Penanganan Pasca-gempa Sulbar

PLN Pasang Telepon Satelit, Perlancar Koordinasi Penanganan Pasca-gempa Sulbar

Regional
Sumbar Siapkan 5 RS Rujukan bagi Warga yang Alami Efek Samping Vaksinasi

Sumbar Siapkan 5 RS Rujukan bagi Warga yang Alami Efek Samping Vaksinasi

Regional
Gubernur NTB Promosikan Sepeda Listrik Buatan Lokal ke Menpar

Gubernur NTB Promosikan Sepeda Listrik Buatan Lokal ke Menpar

Regional
Pegiat Bahasa Sunda Bersiap Sambut Hari Bahasa Ibu Internasional

Pegiat Bahasa Sunda Bersiap Sambut Hari Bahasa Ibu Internasional

Regional
Kematian Pasien Covid-19 di Atas 50 Tahun di Kulon Progo Terus Bertambah

Kematian Pasien Covid-19 di Atas 50 Tahun di Kulon Progo Terus Bertambah

Regional
Alumni Sekolah dan Komunitas Sosial Gelar Aksi Teaterikal Doakan Rahmania, Korban Sriwijaya Air SJ 182 Asal Kediri

Alumni Sekolah dan Komunitas Sosial Gelar Aksi Teaterikal Doakan Rahmania, Korban Sriwijaya Air SJ 182 Asal Kediri

Regional
Modus Bisa Obati Kanker Rahim dan Kemasukan Jin, Kakek Ini Malah Cabuli Pelajar

Modus Bisa Obati Kanker Rahim dan Kemasukan Jin, Kakek Ini Malah Cabuli Pelajar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X