Aktivis Anti Kekerasan Seksual Jateng Minta DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 26/10/2020, 09:10 WIB
ilustrasi kekerasan terhadap perempuan ilustrasi kekerasan terhadap perempuan

SEMARANG, KOMPAS.com - Jaringan Anti Kekerasan Seksual Jateng-DIY Dian Puspitasari menilai, tingginya angka kasus kekerasan seksual karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut pihaknya terus mendorong pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual.

"Kami mendesak DPR-RI untuk membahas RUU PKS agar kembali menjadi Undang-Undang Prioritas pada Prolegnas tahun 2021," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek, Komnas Perempuan Sebut Ada Perbedaan Cara Pandang

Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan, sehingga korban mendapatkan proses keadilan yang berkeadilan.

Selain itu, UU tersebut juga mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku.

Dia menyesalkan, Badan Legislasi DPR RI justru mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 berdasarkan keputusan Komisi VIII DPR RI.

"Artinya, negara belum memiliki komitmen yang serius untuk melindungi korban kekerasan seksual," tegasnya.

Baca juga: Korban Kekerasan Seksual Sering Disalahkan, Kowani Dorong RUU PKS

Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.525 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di wilayah Jawa Tengah dalam catatan tahunan (catahu) tahun 2019.

Modus kekerasan perempuan tersebut bentuknya semakin beragam di antaranya kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan seksual berbasis online atau cyber sex, dan sebagainya.

Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) Jateng-DIY Harti Muchlas menyebut berbagai hambatan yang dialami oleh korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan.

"Tak jarang korban kekerasan seksual berujung didamaikan dengan pelaku atau malah justru dikawinkan oleh oknum aparat penegak hukum, aparat pemerintah setempat dan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, kata dia, hambatan adanya penolakan laporan korban kekerasan seksual karena dianggap bukan kejahatan dan ketiadaan saksi maupun bukti.

"Kemudian mandeknya proses penyidikan karena hambatan pembuktian, putusan pengadilan yang tidak adil bagi korban, dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri dari sekolah, pekerjaan dan sebagainya," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X