Aktivis Anti Kekerasan Seksual Jateng Minta DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 26/10/2020, 09:10 WIB
ilustrasi kekerasan terhadap perempuan ilustrasi kekerasan terhadap perempuan

SEMARANG, KOMPAS.com - Jaringan Anti Kekerasan Seksual Jateng-DIY Dian Puspitasari menilai, tingginya angka kasus kekerasan seksual karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut pihaknya terus mendorong pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual.

"Kami mendesak DPR-RI untuk membahas RUU PKS agar kembali menjadi Undang-Undang Prioritas pada Prolegnas tahun 2021," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek, Komnas Perempuan Sebut Ada Perbedaan Cara Pandang

Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan, sehingga korban mendapatkan proses keadilan yang berkeadilan.

Selain itu, UU tersebut juga mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku.

Dia menyesalkan, Badan Legislasi DPR RI justru mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 berdasarkan keputusan Komisi VIII DPR RI.

"Artinya, negara belum memiliki komitmen yang serius untuk melindungi korban kekerasan seksual," tegasnya.

Baca juga: Korban Kekerasan Seksual Sering Disalahkan, Kowani Dorong RUU PKS

Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.525 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di wilayah Jawa Tengah dalam catatan tahunan (catahu) tahun 2019.

Modus kekerasan perempuan tersebut bentuknya semakin beragam di antaranya kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan seksual berbasis online atau cyber sex, dan sebagainya.

Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) Jateng-DIY Harti Muchlas menyebut berbagai hambatan yang dialami oleh korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan.

"Tak jarang korban kekerasan seksual berujung didamaikan dengan pelaku atau malah justru dikawinkan oleh oknum aparat penegak hukum, aparat pemerintah setempat dan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, kata dia, hambatan adanya penolakan laporan korban kekerasan seksual karena dianggap bukan kejahatan dan ketiadaan saksi maupun bukti.

"Kemudian mandeknya proses penyidikan karena hambatan pembuktian, putusan pengadilan yang tidak adil bagi korban, dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri dari sekolah, pekerjaan dan sebagainya," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPBD Sleman Siapkan 4 Barak Pengungsian Gunung Merapi

BPBD Sleman Siapkan 4 Barak Pengungsian Gunung Merapi

Regional
Baliho Risma dan Machfud Arifin Bermunculan, Putra Risma: Jangan Asal Pasang Tanpa Izin

Baliho Risma dan Machfud Arifin Bermunculan, Putra Risma: Jangan Asal Pasang Tanpa Izin

Regional
Kado Natal, 6 Kampung di Distrik Mimika Barat Resmi Memiliki Listrik

Kado Natal, 6 Kampung di Distrik Mimika Barat Resmi Memiliki Listrik

Regional
Risma Tulis Surat untuk Warga, Ajak Tak Golput di Pilkada Surabaya

Risma Tulis Surat untuk Warga, Ajak Tak Golput di Pilkada Surabaya

Regional
Warga yang Tertular Klaster BPR Nganjuk Bertambah, Total 9 Orang

Warga yang Tertular Klaster BPR Nganjuk Bertambah, Total 9 Orang

Regional
Speedboat Rombongan KPU Raja Ampat Terbakar, 7 Penumpang Selamat

Speedboat Rombongan KPU Raja Ampat Terbakar, 7 Penumpang Selamat

Regional
'Massa Langsung ke Rumah Mahfud MD, Saya Tidak Bisa Melarang, Takut Dituduh Pendukung Mahfud MD'

"Massa Langsung ke Rumah Mahfud MD, Saya Tidak Bisa Melarang, Takut Dituduh Pendukung Mahfud MD"

Regional
Ganjar Minta Pemerintah Pusat Sajikan Data Covid-19 Secara 'Real Time'

Ganjar Minta Pemerintah Pusat Sajikan Data Covid-19 Secara "Real Time"

Regional
Mayat di Ladang Singkong Korban Pembunuhan, Pelakunya Sakit Hati Diejek Miskin

Mayat di Ladang Singkong Korban Pembunuhan, Pelakunya Sakit Hati Diejek Miskin

Regional
Keponakan Mahfud MD: Massa Ancam Bakar Rumah Jika Rizieq Shihab Dipenjara

Keponakan Mahfud MD: Massa Ancam Bakar Rumah Jika Rizieq Shihab Dipenjara

Regional
Jateng Disebut Biang Kerok Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia, Ganjar: Saya Protes

Jateng Disebut Biang Kerok Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia, Ganjar: Saya Protes

Regional
Sempat Tertutup Longsor, Jalan Nasional di Banjarnegara Bisa Dilalui Kendaraan

Sempat Tertutup Longsor, Jalan Nasional di Banjarnegara Bisa Dilalui Kendaraan

Regional
Kasus Pernikahan Anak Tinggi Akibat Pandemi Covid-19

Kasus Pernikahan Anak Tinggi Akibat Pandemi Covid-19

Regional
Ibunda Mahfud MD Trauma Rumah Didemo, Diungsikan ke Tempat Aman

Ibunda Mahfud MD Trauma Rumah Didemo, Diungsikan ke Tempat Aman

Regional
2 Rumah Singgah Penuh, Pemkab Semarang Minta Bantuan Pemprov Jateng

2 Rumah Singgah Penuh, Pemkab Semarang Minta Bantuan Pemprov Jateng

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X