Aktivis Anti Kekerasan Seksual Jateng Minta DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 26/10/2020, 09:10 WIB
ilustrasi kekerasan terhadap perempuan ilustrasi kekerasan terhadap perempuan

SEMARANG, KOMPAS.com - Jaringan Anti Kekerasan Seksual Jateng-DIY Dian Puspitasari menilai, tingginya angka kasus kekerasan seksual karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut pihaknya terus mendorong pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual.

"Kami mendesak DPR-RI untuk membahas RUU PKS agar kembali menjadi Undang-Undang Prioritas pada Prolegnas tahun 2021," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek, Komnas Perempuan Sebut Ada Perbedaan Cara Pandang

Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan, sehingga korban mendapatkan proses keadilan yang berkeadilan.

Selain itu, UU tersebut juga mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku.

Dia menyesalkan, Badan Legislasi DPR RI justru mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 berdasarkan keputusan Komisi VIII DPR RI.

"Artinya, negara belum memiliki komitmen yang serius untuk melindungi korban kekerasan seksual," tegasnya.

Baca juga: Korban Kekerasan Seksual Sering Disalahkan, Kowani Dorong RUU PKS

Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.525 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di wilayah Jawa Tengah dalam catatan tahunan (catahu) tahun 2019.

Modus kekerasan perempuan tersebut bentuknya semakin beragam di antaranya kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan seksual berbasis online atau cyber sex, dan sebagainya.

Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FPL) Jateng-DIY Harti Muchlas menyebut berbagai hambatan yang dialami oleh korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan.

"Tak jarang korban kekerasan seksual berujung didamaikan dengan pelaku atau malah justru dikawinkan oleh oknum aparat penegak hukum, aparat pemerintah setempat dan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, kata dia, hambatan adanya penolakan laporan korban kekerasan seksual karena dianggap bukan kejahatan dan ketiadaan saksi maupun bukti.

"Kemudian mandeknya proses penyidikan karena hambatan pembuktian, putusan pengadilan yang tidak adil bagi korban, dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri dari sekolah, pekerjaan dan sebagainya," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Situbondo Tertular Covid-19, Puluhan Pejabat Lakukan Tes Swab

Bupati Situbondo Tertular Covid-19, Puluhan Pejabat Lakukan Tes Swab

Regional
Mantan Pegawai Bank Bikin Investasi Bodong, Larikan Uang Rp 15 Miliar Milik 15 Korban

Mantan Pegawai Bank Bikin Investasi Bodong, Larikan Uang Rp 15 Miliar Milik 15 Korban

Regional
Hakim Tolak Eksepsi Wasmad, Sidang Kasus Konser Dangdut Tegal Dilanjutkan

Hakim Tolak Eksepsi Wasmad, Sidang Kasus Konser Dangdut Tegal Dilanjutkan

Regional
PSBB di Kabupaten Bogor Diperpanjang, Belajar dari Kasus Acara Rizieq Shihab

PSBB di Kabupaten Bogor Diperpanjang, Belajar dari Kasus Acara Rizieq Shihab

Regional
Di Yogyakarta, Saluran Irigasi Penuh Sampah Diubah Jadi Habitat Ikan, Hasilkan Rp 48 Juta Per Panen

Di Yogyakarta, Saluran Irigasi Penuh Sampah Diubah Jadi Habitat Ikan, Hasilkan Rp 48 Juta Per Panen

Regional
Korban Terakhir yang Tenggelam di Bendungan Cikanteh Sukabumi Ditemukan

Korban Terakhir yang Tenggelam di Bendungan Cikanteh Sukabumi Ditemukan

Regional
Cerita Ayu, Rekening Ratusan Juta Dikuras Usai Dapat Bonus Pulsa Rp 100.000

Cerita Ayu, Rekening Ratusan Juta Dikuras Usai Dapat Bonus Pulsa Rp 100.000

Regional
Angka Kematian Covid-19 di Solo Capai 97 Orang, Didominasi Penyakit Bawaan

Angka Kematian Covid-19 di Solo Capai 97 Orang, Didominasi Penyakit Bawaan

Regional
Mengajar di TK Selama 57 Tahun, Nenek Chamimah Jadi Sarjana di Usia 78 Tahun, Ini Kisahnya

Mengajar di TK Selama 57 Tahun, Nenek Chamimah Jadi Sarjana di Usia 78 Tahun, Ini Kisahnya

Regional
Penipu Modus Jadi Tim Satgas Covid-19 di Padang, Mengincar Perhiasan Korban

Penipu Modus Jadi Tim Satgas Covid-19 di Padang, Mengincar Perhiasan Korban

Regional
Cerita Rasiti Temukan Naskah Kuno Berusia 200 Tahun Warisan Keluarga, Belum Diketahui Isinya

Cerita Rasiti Temukan Naskah Kuno Berusia 200 Tahun Warisan Keluarga, Belum Diketahui Isinya

Regional
KKP Dinilai Langgar Kesepakatan dengan Komisi IV soal Ekspor Benih Lobster

KKP Dinilai Langgar Kesepakatan dengan Komisi IV soal Ekspor Benih Lobster

Regional
Seorang Pria di Riau Sebulan Menculik Adik Ipar untuk Diperkosa

Seorang Pria di Riau Sebulan Menculik Adik Ipar untuk Diperkosa

Regional
Kisah Oktavia dan 8 Guru Honorer di Pedalaman NTT, 6 Tahun Tak Digaji, Tiap Hari Menyusuri Hutan

Kisah Oktavia dan 8 Guru Honorer di Pedalaman NTT, 6 Tahun Tak Digaji, Tiap Hari Menyusuri Hutan

Regional
Kebijakan Penghentian Hajatan Dikritik, Bupati Banyumas: Harus Tarik Rem Darurat

Kebijakan Penghentian Hajatan Dikritik, Bupati Banyumas: Harus Tarik Rem Darurat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X