Cerita Anak Korban Perang Kemerdekaan yang Tolak Tawaran Ganti Rugi dari Belanda: Itu Tidak Adil Halaman 2

Kompas.com - 22/10/2020, 11:50 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Sardjono Danardi (kiri) menggali cerita tentang almarhum ayahnya dari bekas kolega-kolega sang ayah.(Sardjono Danardi)

Abdul Halik merasa ia patut menerima kompensasi yang besarnya sedikitnya sama dengan yang diberikan pemerintah Belanda kepada para janda.

Peristiwa penembakan dr. Sudjono diceritakan oleh mantan koleganya dalam sebuah buletin internal TNI-AD.

Sardjono Danardi dan keluarga berpose di depan rumah sakit yang dinamai dengan nama almarhum ayahnya.

Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders (kanan) berjumpa dengan Lasem (kedua dari kiri), pada Maret 2016. Lasem adalah satu-satunya janda korban pembantaian Rawagede yang tersisa.

Ilustrasi pasukan Belanda menyerang Bali

Kunjungan Raja Willem-Alexander ke Indonesia dipusatkan pada kerja sama di sejumlah bidang, dan ia menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kekerasan berlebihan selama tahun-tahun sesudah Proklamasi.

Raja Belanda, Willem-Alexander, dan Ratu Maxima bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Gusti Kangjeng Ratu Hemas dalam kunjungan ke Kraton Yogyakarta pada 11 Maret lalu.

Rektor UGM menerima kunjungan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima, Rabu (11/3) di Balai Senat UGM. Keduanya mengunjungi UGM dalam rangkaian kunjungan kerajaan dengan didampingi Menteri Luar Negeri Belanda, Stephanus Abraham Blok, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ambassador Swartbol.

Sumber BBC Indonesia

Ia mengumpulkan keterangan dari para saksi mata, termasuk seorang kolonel bernama sama dengannya yang menuliskan peristiwa penembakan itu dalam sebuah buletin untuk internal TNI-AD.

Dari bukti-bukti yang didapat, ia menyusun sendiri riwayat hidup ayahnya.

Bagi Sardjono, nyawa sang ayah tidak terhingga nilainya.

Meskipun begitu, ia tetap merasa berhak mendapatkan kompensasi lebih besar karena ayahnya adalah seorang tentara.

Ia mengaku dirinya beruntung karena bisa diasuh oleh kakeknya, yang sejak itu ia anggap sebagai ayah angkat.

"Kalau tidak ada yang mengasuh saya, saya bisa jadi 'anak kolong'," ujarnya.

Abdul Halik, anak dari warga Bulukumba korban pembantaian tentara Westerling juga menolak tawaran dari pemerintah Belanda, yang disebutnya sangat tidak adil.

Pria yang menyaksikan ayahnya, Becce Beta, dibawa oleh tentara Belanda untuk dieksekusi, menekankan bahwa jumlah kompensasi yang diberikan dalam skema baru ini jauh lebih kecil dari yang diberikan kepada sejumlah janda dari korban pembantaian di Rawagede dan Sulawesi Selatan pada 2013 dan 2015.

"Sudah banyak yang diberikan kepada janda, sebesar 20.000 Euro, sekarang mau diturunkan menjadi 5000 Euro, itu kan tidak adil," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Pria yang kini berusia 84 tahun itu menuntut agar pemerintah Belanda memberinya jumlah kompensasi yang sedikitnya sama dengan para janda.

"Itu pun sebenarnya yang 20.000 Euro itu tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua kami yang dieksekusi. Tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur pembayaran begitu, kalau memang pemerintah Belanda mau bijaksana dalam persoalan ini ya segitu saja," imbuhnya.

Pembayaran tanpa melewati gugatan ke pengadilan

AFP/Getty Images Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders (kanan) berjumpa dengan Lasem (kedua dari kiri), pada Maret 2016. Lasem adalah satu-satunya janda korban pembantaian Rawagede yang tersisa.

Dalam surat yang disampaikan kepada parlemen Belanda oleh Menteri Luar Negeri Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld pada 19 Oktober, disebutkan bahwa tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan yang berkepanjangan menyusul berbagai kasus yang diajukan oleh anak-anak korban kekejaman Belanda.

Pada 2011, pengadilan distrik Den Haag memerintahkan pemerintah Belanda memberikan ganti rugi kepada tujuh janda korban pembantaian massal di Rawagede dan seorang pria yang menderita luka tembak pada 1947.

Pengadilan menolak argumen pemerintah Belanda bahwa para janda korban tidak berhak mendapatkan ganti rugi karena kasusnya kadaluwarsa.

Baca juga: Dominasi Pemerintahan Belanda

Pemerintah Belanda memberi ganti rugi kepada seluruh keluarga korban pembantaian, masing-masing sebesar 20.000 Euro atau setara Rp 243 juta berdasarkan kurs rupiah waktu itu.

Besaran kompensasi yang sama juga diberikan kepada sepuluh janda korban penembakan Westerling di Sulawesi Selatan, pada 2013.

Pada Maret tahun ini, Andi Monji, 83 tahun, mendapat 10.000 Euro (Rp173 juta) sebagai kompensasi atas pembunuhan ayahnya dalam "tindakan pembersihan" oleh tentara Belanda antara Desember 1946 dan April 1947.

www.delpher.nl Ilustrasi pasukan Belanda menyerang Bali

Sementara delapan janda dan tiga anak dari korban lainnya mendapat kompensasi antara 123,48 dan 3.634 Euro.

Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu memerintahkan pemberian ganti rugi sebesar 874,80 Euro (Rp 15 juta) kepada Malik Abubakar, putra dari Andi Abubakar Lambogo, pejuang asal Sulawesi Selatan yang kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda pada tahun 1947.

Dalam kebanyakan kasus, nilai ganti rugi bagi anak korban lebih sedikit dibandingkan yang diberikan kepada janda.

Skema terbaru ini tidak melalui pengadilan, namun memberikan penyelesaian yang dipukul rata sebesar 5000 Euro bagi ahli waris yang memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain bukti bahwa ayah mereka memang dibunuh dalam eksekusi yang terdokumentasikan dan juga dokumen yang membuktikan mereka anak dari ayah yang dibunuh.

Pengacara yang mendampingi sejumlah anak korban kekerasan Belanda, Irwan Lubis, menilai skema ini berpotensi merugikan anak dari korban yang seharusnya mendapatkan lebih banyak kompensasi.