Elemen Warga dan Tokoh Masyarakat Teken Deklarasi Anti Anarkisme di Pekanbaru

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat di Kota Pekanbaru, Riau, mengadakan deklarasi penolakan aksi anarkisme, Jumat (16/10/2020) sore.

Deklarasi ini dilakukan menyusul adanya tindakan anarkis dari sekelompok pedemo yang menolak UU Cipta Kerja di Pekanbaru pekan lalu.

Pada deklarasi yang dilansungkan di Jalan Cut Nyak Dien samping Kantor Gubernur Riau, diikuti berbagai elemen masyarakat.

Seperti organisasi masyarakat (ormas), paguyuban, Lembaga Adat Melayu (LAM), mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas.

Baca juga: Sultan HB X: Bukan Karakter Kita Berbuat Anarkis

Tak hanya itu, polisi, TNI dan Pemerintahan Kota Pekanbaru juga ikut bersama-sama dekladeklarasi tolak anarkisme tersebut. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Ratusan massa deklarasi juga melakukan pawai di jalan dengan membawa bendera merah putih dan ada yang mengenakan pakaian adat, seperti baju adat melayu, batak, minang, jawa dan lainnya.

Setelah itu, para tokoh menandatangani deklarasi penolakan tindakan anarkisme.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi menyampaikan bahwa dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis.

"Apabila menyampaikan aspirasi, masyarakat kita minta untuk tidak melakukan anarkis. Tidak merusak fasilitas umum. Kita ini berada di negeri melayu, jangan sampai ada lagi yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum saat menyampaikan aspirasi," ucap Ayat ketika diwawancarai wartawan usai deklarasi, Jumat.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Akan Bersikap Tegas atas Aksi Anarkis

Aksi anarkis hanya membuat perpecahan

Ayat mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang aman, tentram dan kondusif.

Senada disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas.

Ia berharap tindakan anarkis tidak terjadi lagi di Pekanbaru. Sebab, menurut Ismardi, aksi tersebut bisa menimbulkan perpecahan.

"Apa saja bentuk yang dapat memecah belan bangsa, merusak bangsa, termasuk fasilitas umum, itu adalah musuh kita," kata Ismardi saat diwawancarai wartawan, Jumat.