DPRD Kota Sukabumi Akhirnya Ikut Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kompas.com - 16/10/2020, 21:22 WIB
Dua anggota DPRD duduk bersama demonstran di bawah guyuran hujan di depan gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/10/2020). KOMPAS.COM/BUDIYANTODua anggota DPRD duduk bersama demonstran di bawah guyuran hujan di depan gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/10/2020).

SUKABUMI, KOMPAS.com - Didatangi berkali-kali demonstran dari berbagai elemen masyarakat, DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020.

Penolakan itu berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan dengan fraksi yang digelar beberapa jam di ruang sidang utama DPRD Kota Sukabumi, Jumat (16/10/2020).

Pernyataan penolakan dituangkan dalam surat Nomor: 172.4/652/DPRD perihal Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 16 Oktober 2020.

Baca juga: Disebut Penyusup Saat Demo Mahasiswa, Pemuda Jaket Merah di Sukabumi Diduga Alami Gangguan Jiwa

Surat penolakan itu juga diserahkan kepada perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Sukabumi (ABSI).

''DPRD Kota Sukabumi sepakat atas nama lembaga menolak Undang-undang Cipta Kerja,'' kata Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda kepada wartawan dalam rekaman audio yang diterima Kompas.com Jumat malam.

''Dan meminta kepada bapak presiden untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang),'' sambung dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Demo di Bawah Guyuran Hujan Deras, 2 Anggota DPRD Sukabumi Diminta Duduk di Aspal

Rencananya, lanjut dia, hari ini surat pernyataan penolakan UU Cipta Kerja itu akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui faksimil.

Selain itu akan berkoordinasi dengan anggota-anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sukabumi untuk menyampaikan secara fisik kepada Presiden RI.

''Kalau perlu, bila ada kesempatan kita ke sana (Jakarta) bisa juga. Mudahan-mudahan siapa saja, yang penting surat cepat sampai dan dapat tanda terima serta keinginan warga Kota Sukabumi cepat direspons,'' ujar Wawan.

Menurut dia rapat pimpinan dengan fraksi yang dipimpin dirinya diikuti lima fraksi dari seluruhnya delapan fraksi. Meskipun tidak hadir semuanya, namun secara tata tertib sudah sah. Karena pimpinan sudah mengirimkan undangan kepada seluruh fraksi.

''Seandainya ada yang tidak hadir (rapat) sudah kuorum, sah apapaun hasilnya. Tadi yang datang sepakat bahwa DPRD menolak (UU Cipta Kerja),'' tutur Wawan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X