Menanti Tersedianya Produk Lokal di Perbatasan RI-Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pembangunan toko “Indonesia” di perbatasan RI – Malaysia, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah rampung 100 persen pada akhir 2019 .

Sebuah toko yang digadang-gadang jadi solusi untuk memasok produk lokal dan mengatasi disparitas harga dengan Negeri Jiran ini tinggal menunggu sambungan listrik dan sanitasi air bersih.

"Kami usahakan akhir 2020, toko Indonesia sudah mulai operasi, kita suplai barang bersubsidi dan harganya akan sama dengan yang di Kota Nunukan," ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kalimantan Utara, Hartono, saat dihubungi, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Warga di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Serahkan Senpi ke TNI

Kondisi Krayan memang perhatian karena cara paling mudah dan cepat untuk mensuplai kebutuhan sembako ke wilayah ini hanya mengandalkan transportasi udara.

Akibatnya, masyarakat Krayan masih tergantung dengan Malaysia dalam segala hal. Bahkan produk yang mereka gunakan juga hampir 100 persen made in Malaysia.

"Sampai saat ini, harga di Krayan memang cukup tinggi dibanding daerah lain, apalagi Malaysia masih lockdown tentu menjadi lebih sulit keadaannya, tapi tidak ada keluhan karena sumber daya alam Krayan sangat memadai, tidak ada LPG bisa pakai kayu," kata Hartono.

Pembangunan toko Indonesia dibarengi dengan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang.

Untuk menunjang percepatan penyediaan Sembako untuk Krayan, Provinsi Kaltara sudah memberikan porsi anggaran yang sudah masuk draft Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020 dengan nilai sekitar Rp 400 juta.

Baca juga: Lakukan Patroli di Perbatasan Malaysia, Satgas Pamtas di Nunukan Sebut Ada 173 Batas Negara Hilang

Nominal tersebut diperuntukkan sebagai modal awal bagi ketersediaan barang di bangunan berukuran kurang lebih 40 x 30 meter yang baru akan dibuka tersebut.

"Mungkin untuk pengelolaannya kita pasrahkan dulu ke Perusahaan Daerah (Perusda), kita akan lelang itu yang Rp 400 juta, kalau sudah berjalan, Perusda akan menyerahkan pengelolaannya ke lembaga, entah nanti koperasi atau Bumdes, Camat nanti yang urus teknisnya," katanya.