Diduga Pasang Foto di Bungkusan Bantuan Warga, Paslon Petahana Pilkada PALI Dilaporkan ke Bawaslu

"Yang melaporkan ke Bawaslu itu kan Riasan, kuasa hukum Paslon 1. Sepengetahuan kami, saudara Riasan tercatat sebagai warga Muara Enim dan tidak mempunyai hak pilih di PALI. Sehingga laporan tersebut seharusnya tidak bisa diproses," ujar Firdaus melalui pesan singkat.

Selain itu, lanjut Firdaus, materi laporan tersebut juga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Seperti tuduhan terkait Heri Amalindo menandatangani surat perpanjangan masa pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu.

Ia pun mengklaim jika Heri Amalindo tidak pernah menandatangani surat perpanjangan seperti yang dimaksud.

"Perpanjangan masa pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperbesar kesempatan adik-adik mahasiwa yang ingin mendaftar. Dan surat perpanjangan itu tidak ditandatangani klien kami" ujarnya.

Klarifikasi soal poster dan foto

Sementara itu, pada laporan kedua soal poster ucapan terima kasih atas dilakukannya bedah rumah, menurut Firdaus merupakan inisiatif warga dan bukan dibuat oleh tim Paslon nomor dua.

Laporan ketiga dan keempat terdapat foto kepala desa dan TKS yang menunjukkan jari dua belum tentu merupakan dukungan terhadap paslon.

Laporan Kelima yang menyebutkan Dinas Pendidikan menggelar acara yang dihadiri siswa SMA dan dihadiri oleh Pak Soemarjono. Menurut Firdaus, pihaknya sama sekali tidak melihat ada agenda kegiatan Dinas Pendidikan pada tanggal 4-5 Oktober 2020.

"Sejak terjadi pandemi covid 19, Dinas Pendidikan tidak pernah menggelar acara tatap muka. Bahkan segala urusan di bidang pendidikan dilakukan secara daring. Jadi tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Lagipula kewenangan terhadap pelajar SMA merupakan kewenangan propinsi bukan kewenangan Dinas Pendidikan PALI," tegasnya.

Laporan terkait tuduhan Heri Amalindo memberikan bantuan beras kepada warga terdampak Covid -19 yang bergambar Bupati, menurut Firdaus tidak menggunakan anggaran negara atau APBD.

"Bantuan beras bergambar Bupati itu memang ada, tapi jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa dikategorikan masif. Apalagi beras tersebut dibeli menggunakan duit pribadi," lanjutnya. 

"Tahu sendirilah, Pak Heri selalu ingin membantu warganya. Dan beliau rela merogoh kantong pribadi," jelasnya.