Demo di Bawah Guyuran Hujan Deras, 2 Anggota DPRD Sukabumi Diminta Duduk di Aspal

SUKABUMI, KOMPAS.com - Gelombang demonstrasi menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja terus digelar berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/10/2020) sekitar pukul 13:00 Wib.

Kali ini giliran gabungan organisasi kemahasiswaaan, petani, dan buruh menggelar demonstrasi menuntut agar DPRD Kota Sukabumi ikut menolak UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu.

Setelah dua jam, tiba-tiba hujan deras mengguyur. Meski kondisi basah kuyup massa tetap bertahan menggelar demonstrasi. Sejumlah perwakilan massa tetap berorasi di atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara.

Baca juga: Penyusup Demo UMMI di DPRD Sukabumi Diduga Gila, Ditanya Petugas Jawabannya Ngawur...

Sementara massa lainnya berhadapan dengan petugas keamanan Polres Sukabumi Kota yang juga sama basah kuyup terus berupaya masuk ke halaman DPRD. Mereka terus meminta agar anggota DPRD menemuinya.

''Kami menolak omnibus law undang-undang cipta kerja. Karena itu harus dicabut,'' teriak seorang demonstran dalam orasinya sambil hujan-hujanan.

"Tolak, tolak, tolak omnibus law, tolak omnibus law sekarang juga," teriak para demonstran berulang kali.

Baca juga: Penyusup Didorong Keluar hingga Nyaris Babak Belur Saat Demo Mahasiswa UMMI di DPRD Sukabumi

Massa demonstran terus mendesak anggota DPRD menemuinya sambil hujan-hujanan. Akhirnya dua wakil rakyat menemui massa yaitu Maming Surita dari Partai Demokrat dan Wawan Juanda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelum hujan, massa demonstran sempat ditemui juga dua anggota DPRD. Namun saat itu massa aksi terus menggelar orasi secara bergantian. Akhirnya kedua anggota DPRD kembali masuk ke dalam gedung.

Saat kedua wakil rakyat ini sudah dihadirkan, massa demonstran berteriak-teriak secara bersama-sama agar kedua anggota DPRD itu membuka jaketnya. Keduanya pun mengikuti.

Baca juga: Kata Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan

Saat mereka akan menyampaikan tanggapannya. kembali massa aksi meminta agar kedua anggota DPRD ini duduk beralaskan aspal bersama-sama para demonstran.

Salah seorang mahasiswa langsung menyampaikan aspirasinya berupa penolakan omibuslaw UU Cipta kerja dengan menggunakan megaphone. Setelah selesai, massa aksi langsung berdiri dan membubarkan diri.

Sukabumi bergerak

Demonstrasi gabungan bertajuk #SukabumiMenggugat ini berasal dari Cipayung Plus Sukabumi meliputi PMII, HMI, GMNI, IMM, dan PB Himasi. Selain itu Sapma dan Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila Kota Sukabumi, Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi dan Fraksi Rakyat.

Ketua SPI Jawa Barat, Tatan Sutandi mengatakan omnibus law UU Cipta Kerja adalah karpet merah yang digelar untuk investor dalam dan luar negeri sebagai strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi yang hanya berfokus pada investasi dan ekspor.

''Ini hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi yang berdampak pada hilangnya keadilan ekonomi terhadap aktor utama ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, UKM, dan perempuan,'' kata Tatan disela aksi.

SPI menilai omnibus law UU Cipta Kerja juga tuntutan dari World Trade Organization (WTO). Kebijakan pemerintah yang meliberalisikan pangan itu menghancurkan sendi-sendi kedaulatan rakyat.

''Bertolak belakang dengan visi Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri. Makanya dengan tegas SPI menuntut batalkan omnibus law UU Cipta Kerja atau keluarkan Perpu,'' ujar Tatan.

Diikuti sekitar 100 orang

Pantauan Kompas.com massa gabungan ini mulai bergerak sekitar pukul 13:00 Wib dari Lapang Merdeka menuju DPRD di Jalan Ir H Djuanda.

Seratusan orang ini longmarch melintasi ruas jalan yang jaraknya sekitar 300 meter.

Mereka juga membawa satu unit mobil bak terbuka sebagai mobil komando yang dilengkap dengan pengeras suara dan sound system.

Para demonstran ini hanya diperbolehkan menggelar aksi di depan gedung DPRD, tepatnya di Jalan Ir H Djuanda yang dikenal sebagai Dagonya Sukabumi.

Sedangkan pintu masuk utama di sebelah utara gedung wakil rakyat itu ditutup dengan pengamanan petugas kepolisian. Sejumlah polisi berjaga di depan pagar dan di halaman dalam gedung.