Ini Rekomendasi Komnas HAM Terkait Sengketa Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika

Kompas.com - 14/10/2020, 16:37 WIB
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (no 3 dari kiri) berbaju batik, bertemu dangan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, pihak ITDC dan unsur Forkompimda NTB, bertemu membicarakan kasus sengketa lahan kawasan sirkuit motoGP Mandalika, Rabu (30/9/2020) FITRI RKomisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (no 3 dari kiri) berbaju batik, bertemu dangan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, pihak ITDC dan unsur Forkompimda NTB, bertemu membicarakan kasus sengketa lahan kawasan sirkuit motoGP Mandalika, Rabu (30/9/2020)

MATARAM, KOMPAS.com - Komnas HAM kembali ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menggelar pertemuan membahas aduan masyarakat terkait kasus sengketa lahan Sirkuit MotoGP Mandalika.

Adapun ke Komnas HAM bertemu dengan warga yang bersengketa, Pemprov NTB, dan tim Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Rabu (14/10/2020) di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.

Sebanyak 15 warga didampingi tim kuasa hukumnya hadir dalam pertemuan itu. Mereka mengikuti proses penyampaian rekomendasi Komnas HAM yang disampaikan Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM.

Baca juga: Kisruh Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika, Warga yang Bertahan dan Mereka yang Terus Membangun

Hadir juga dalam pertemuan itu Kapolda NTB Irjen Muhammad Iqbal dan Sekda NTB Lalu Gita Aryadi.

Dalam pertemuan itu, Komnas HAM memaparkan terkait sengketa lahan sesuai data yang dimiliki ITDC, warga, serta kondisi terakhir di lapangan.

Komnas HAM membuka peluang warga melaporkan jika memang dalam penanganan sengketa ada pelanggaran HAM dan kekerasan.

Baca juga: “Saya Setuju-setuju Saja Ada MotoGP, tapi Tanah Ini Selesai Dulu, ITDC Harus Bayar”

Komnas HAM akan mengomunikasikan laporan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami juga tidak menutup kemungkinan akan komunikasi hal itu pada pihak Dorna Sport. Ini terkait juga dengan standar HAM Internasional yang harus dipatuhi bukan hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh pihak internasional. Ini hanya opsi terakhir setelah semua cara yang ditempuh buntu. Kita lihat eskalasinya seperti apa, tapi kita berharap agar warga maupun ITDC menjalankan rekomendasi Komnas HAM," kata Beka.

"Itu opsi terakhir untuk ke Dorna itu. Saya kira kita sudah mencari cara terbaik untuk penyelesaian dalam pertemuan ini," ungkapnya kembali.

Beka menjelaskan, pihak Dorna sangat memperhatikan penerapan standar bisnis dan HAM.

Terlebih lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Guiding Principal Bisnis and Human Right, yang berisi prinsip prinsip panduan bagaimana bisnis dijalankan dan menghormati standar HAM.

"Tapi, lagi-lagi ini opsi terakhir jika semua jalan sudah tertutup, tapi kami percaya pada komitmen ITDC dan Pemprov NTB," kata Beka.

Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh semua pihak untuk menyelesaikan sengketa lahan di KEK Mandalika itu.

Terutama di lokasi skala prioritas Sirkuit MotoGP Mandalika, seperti sejumlah bidang lahan yang harus dibayar ITDC, serta dokumen yang harus dilengkapi warga sebagai pengadu untuk disandingkan dengan data dan bukti yang dimiliki ITDC.

Beragam data yang diterima Komnas HAM dari kedua pihak bersengketa, terutama dari 15 orang pengadu (warga) di 17 titik lahan di kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Otopsi, Mayat Wanita Dikubur di Fondasi Rumah Ternyata Hamil 7 Bulan

Hasil Otopsi, Mayat Wanita Dikubur di Fondasi Rumah Ternyata Hamil 7 Bulan

Regional
Pembunuhan Anak Usia 7 Tahun Terungkap Sesaat Sebelum Jenazah Dikubur

Pembunuhan Anak Usia 7 Tahun Terungkap Sesaat Sebelum Jenazah Dikubur

Regional
Usai Bunuh Suaminya dengan Kapak, Seorang Istri Serahkan Diri ke Polisi

Usai Bunuh Suaminya dengan Kapak, Seorang Istri Serahkan Diri ke Polisi

Regional
Kerangka Manusia Ditemukan di Hutan Probolinggo Saat 2 Warga Bersihkan Lahan

Kerangka Manusia Ditemukan di Hutan Probolinggo Saat 2 Warga Bersihkan Lahan

Regional
Siapa Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada Karawang?

Siapa Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada Karawang?

Regional
2 Kali Terlibat Kasus Narkoba, Bintara Polisi Dipecat, Sempat Kabur Saat Ditangkap

2 Kali Terlibat Kasus Narkoba, Bintara Polisi Dipecat, Sempat Kabur Saat Ditangkap

Regional
Wisma Covid-19 di Babel Penuh, Karantina Diarahkan ke Desa-desa

Wisma Covid-19 di Babel Penuh, Karantina Diarahkan ke Desa-desa

Regional
Seorang Istri di NTT Aniaya Suaminya dengan Kapak hingga Tewas, Begini Ceritanya

Seorang Istri di NTT Aniaya Suaminya dengan Kapak hingga Tewas, Begini Ceritanya

Regional
Kasus Turnamen Sepak Bola di Serang, Wasit hingga Camat Diperiksa Polisi

Kasus Turnamen Sepak Bola di Serang, Wasit hingga Camat Diperiksa Polisi

Regional
Libur Akhir Tahun, Kasus Covid-19 dan Pinta Kepala Daerah

Libur Akhir Tahun, Kasus Covid-19 dan Pinta Kepala Daerah

Regional
Truk dan Mobil Tabrakan, Relawan Penyeberang Jalan Jadi Korban

Truk dan Mobil Tabrakan, Relawan Penyeberang Jalan Jadi Korban

Regional
Saksikan Debat Publik Terakhir Pilkada Surabaya Malam Ini di Kompas TV

Saksikan Debat Publik Terakhir Pilkada Surabaya Malam Ini di Kompas TV

Regional
Setelah Terombang-ambing 12 Jam di Tengah Laut, 4 Nelayan Berhasil Diselamatkan, Ini Faktanya

Setelah Terombang-ambing 12 Jam di Tengah Laut, 4 Nelayan Berhasil Diselamatkan, Ini Faktanya

Regional
AirNav Bertukar Data Penerbangan dengan Filipina, Apa Manfaatnya?

AirNav Bertukar Data Penerbangan dengan Filipina, Apa Manfaatnya?

Regional
4 Hal Penting Soal 179 Siswa di Jateng Positif Covid-19, Tatap Muka Dihentikan, Berawal Gejala Demam dan Batuk

4 Hal Penting Soal 179 Siswa di Jateng Positif Covid-19, Tatap Muka Dihentikan, Berawal Gejala Demam dan Batuk

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X